Bawaslu Depok Gelar RDK Bahas Problematika dan Strategi Pengawasan Pemilu Serentak 2024

Depok (01/10/21), Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Depok – Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan, Bawaslu Kota Depok menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor (RDK) mengenai “Peningkatan Kapasitas SDM Menjelang Pemilu 2024 (Problematika dan Strategi Pemilu Serentak 2024)”. RDK ini dihadiri oleh Zaki Hilmi selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber secara daring/online melalui aplikasi zoom meet. Hadir dalam kegiatan ini seluruh pimpinan, koordinator sekretariat dan seluruh jajaran staf sekretariat Bawaslu Kota Depok.

Menurut Luli Barlini, selaku Ketua sekaligus Koordinator Divisi SDM & Organisasi, saat membuka rapat tersebut, kegiatan RDK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kembali kepada jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kota Depok dalam persiapan meningkatkan kapasitas SDM sebagai penyelenggara untuk dapat merefresh kembali keilmuan dalam menyambut pemilu serentak 2024.

“Integritas dan kapasitas harus dapat dimiliki oleh setiap SDM, karena integritas dapat dibaratkan sebagai panglima dan Kapasitas adalah senjatanya, maka satu sama lain harus menunjang untuk peningkatan diri (SDM)” ujarnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi memaparkan bahwa salah satu bentuk untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai SDM yang ada di Bawaslu yaitu pemahaman dalam demokrasi, baik itu dalam memahami setiap tahapan, adanya singkronisasi data dan mengikuti perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang akan menjadi regulasi baru dalam menyongsong pemilu serentak 2024.

“Pemilu 2024 adalah pemilu terpanjang dalam sejarahnya, karena memiliki waktu tahapan yang lama”, ujarnya.

Zaki Hilmi juga menyampaikan bahwa dalam pemilu perlu adanya kesadaran dari setiap SDM untuk dapat menguasai teknologi sehingga dapat melakukan simulasi yang berbasis teknologi. Karena pandemi yang belum bisa diperkirakan kapan berakhir, kemungkinan pemilu serentak 2024 akan terjadi ditengah pandemi kembali. Maka perlu adanya regulasi yang lebih baik untuk dapat melakukan pengawasan berbasis teknologi, begitupun dalam pengawasan terhadap kecurangan kampanye, money politik dan pengolahan data.

“Pemilu yang demokrasi yaitu pemilu tanpa pendanaan, dengan maksud untuk menghindari kecurangan dalam berpolitik di pemilu itu sendiri”, ucapnya

Selain itu, Andriansyah selaku Koordinator Divisi Hukdatin Bawaslu Kota Depok juga menyampaikan beberapa hal kesiapan SDM dari internal Bawaslu terkait dengan batas minimum usia untuk menjadi pengawas baik ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai dengan PTPS.

“Bawaslu yang seharusnya memiliki SDM yang lebih berpengalaman dalam pengawasan, namun sejauh ini yang terjadi adalah sebaliknya terutama dalam usia, maka perlu adanya perhatian lebih dari pengambil keputusan untuk dapat memperhatikan hal tersebut”, tambahnya

Tambahan dari Sriyono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, bahwa perlu adanya koordinasi dan komunikasi atau pelatihan yang diberikan terlebih dahulu kepada setiap SDM yang akan melakukan pengawasan dilapangan.

“Perlu sekiranya dilakukan koordinasi atau pelatihan terlebih dahulu untuk setiap SDM yang akan melakukan pengawasan untuk pengambilan data terkait pemillu di lapangan, supaya tidak adanya laporan yang mengarang sehingga terjadi data yang tidak valid”, ujarnya

Dede Selamet Permana, selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Depok, menyampaikan bahwa perlu adanya tambahan waktu dalam kegiatan bimtek atau kapasitas SDM, karena kapasitas SDM akan menjadi penentu untuk kerja-kerja Bawaslu itu sendiri.

“Dirasa perlu adanya penambahan waktu dalam kegiatan Bimbingan Teknik dalam peningkatan kapasitas SDM, supaya bisa dipersiapkan untuk menjadi pengawas yang tangguh dalam menjalankan pengawasan dilapangan”, tambahnya

Diakhir diskusi, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Mohammad Syamsu Rahman menyampaikan bahwa harus adanya jiwa kostrad yang dibentuk dalam diri SDM. “Jiwa Kostrad yang harus dimiliki oleh setiap SDM akan menjadi penguat untuk memiliki jiwa yang lebih tanggung jawab terhadap lembaga”, ujarnya