Undip Juara Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Bawaslu Tahun 2026
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Universitas Diponegoro (Undip) berhasil menjadi juara pertama dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-VI Tahun 2026. Pada babak final, Undip berhasil mengalahkan Universitas Indonesia (UI) dengan perolehan skor 6-3 dari dewan juri.
Babak final membahas mosi mengenai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota sebagai bagian dari masa transisi menuju perubahan sistem keserentakan Pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kompetisi debat hukum tidak hanya bertujuan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah kemampuan peserta dalam menyusun argumentasi yang didasarkan pada aturan hukum serta menyampaikan dan mempertahankan pendapat dengan tetap menjunjung etika.
Bagja menyampaikan bahwa dalam bidang hukum, peserta tidak hanya dituntut untuk memenangkan perdebatan, tetapi harus mampu memberikan dasar hukum dan argumentasi yang kuat. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada babak final di Jakarta, Kamis (24/9/2026) malam.
Menurut Bagja, perbedaan pendapat yang muncul selama debat merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran hukum. Oleh karena itu, etika dalam menyampaikan pendapat harus tetap berjalan bersama dengan argumentasi hukum yang digunakan. Ia berharap kegiatan debat seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pembahasan serta perkembangan hukum Pemilu.
Bagja juga menjelaskan bahwa kompetisi debat memiliki hubungan dengan upaya membangun sistem Pemilu yang mampu memberikan kepastian dalam proses penyelenggaraannya. Pembahasan mengenai sistem Pemilu di masa mendatang membutuhkan argumentasi yang kuat, termasuk terkait pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak.
Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu perlu memiliki batas dan kepastian dalam prosesnya, sesuai dengan prinsip predictable in process, unpredictable in result, yaitu prosesnya dapat diprediksi, sedangkan hasilnya tidak dapat dipastikan.
Bagja berharap kompetisi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan perlombaan bagi mahasiswa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membentuk generasi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap hukum, demokrasi, dan kepemiluan. Selain itu, ia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.
Pada pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga, Universitas Andalas berhasil mengalahkan Universitas Brawijaya. Mosi yang dibahas berkaitan dengan ketentuan minimal dua tahun menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.
Babak final dinilai oleh dewan juri yang berasal dari berbagai unsur, yaitu penyelenggara Pemilu, pemerintah, Mahkamah Konstitusi, dan akademisi. Para juri tersebut terdiri dari Anggota Bawaslu Puadi, Anggota KPU Iffa Rosita, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Anggota Komisi Yudisial Abhan, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Guru Besar Fakultas Hukum UII Ni’matul Huda, Ketua Bawaslu periode 2012–2017 Muhammad, serta Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Alfitra Salam.
sumber : Bawaslu RI