Tembus Akreditasi SINTA 4, Bawaslu Jabar Perketat Seleksi dan Standar Mutu Naskah Jurnal
|
BANDUNG BARAT — Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kualitas penerbitan Jurnal Keadilan Pemilu Volume 7 Edisi 2 dengan memperkuat proses seleksi dan penilaian naskah ilmiah. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah artikel yang masuk setelah jurnal tersebut berhasil memperoleh akreditasi nasional SINTA 4.
Pembahasan mengenai peningkatan mutu penerbitan tersebut dilakukan dalam Rapat Penyusunan Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 7 Edisi 2 Bagian 3 di Euforia, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Usep Agus Zawari, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Muamarullah, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Freddy. Pertemuan tersebut turut melibatkan tim pengelola jurnal, mitra bestari atau reviewer, calon penulis, staf Bawaslu Jawa Barat, dan jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, menjelaskan bahwa keberhasilan memperoleh akreditasi SINTA 4 membawa perubahan terhadap perkembangan penerbitan jurnal. Sebelumnya, pengelola mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sekitar delapan naskah untuk setiap penerbitan. Bahkan, tim pengelola terkadang harus memberikan pendampingan teknis kepada penulis dalam penyusunan artikel.
Namun, setelah mendapatkan akreditasi nasional, jumlah naskah yang diterima mengalami peningkatan hingga mencapai 30 tulisan. Kondisi tersebut membuat proses seleksi perlu dilakukan secara lebih ketat agar artikel yang diterbitkan benar-benar memenuhi standar akademik.
Usep menegaskan bahwa penerbitan jurnal tidak hanya berorientasi pada banyaknya naskah yang terkumpul, tetapi juga harus memperhatikan kualitas isi dan kesesuaian metode penelitian. Oleh karena itu, tim pengelola diberikan tanggung jawab untuk menentukan artikel yang paling layak diterbitkan demi mempertahankan kualitas dan kredibilitas Jurnal Keadilan Pemilu.
Sementara itu, narasumber kepemiluan, Mimah Susanti, menyampaikan bahwa berbagai data dan hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah berbasis bukti. Menurutnya, jurnal tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana dokumentasi pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan kepemiluan.
Ia menjelaskan bahwa hasil pengawasan di lapangan perlu diolah melalui penelitian yang sistematis. Topik yang dapat dikembangkan antara lain perubahan regulasi kepemiluan, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta berbagai kendala dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada masa di luar tahapan pemilu.
Selain pengembangan substansi penelitian, Mimah juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan jurnal melalui sistem Open Journal Systems (OJS), penggunaan aplikasi pengelola referensi seperti Mendeley, serta konsistensi proses penelaahan oleh mitra bestari. Pemanfaatan media sosial dan konten video pendek juga dinilai dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai jurnal tanpa mengesampingkan standar akademik.
Dari sisi akademik, Dosen Universitas Mercu Buana (UMB), Dr. Diana Farid, mengingatkan bahwa orisinalitas tulisan dan ketepatan pencantuman sumber referensi merupakan aspek penting dalam penerbitan karya ilmiah. Ia menjelaskan bahwa proses penelaahan anonim atau blind review mengharuskan penulis memperhatikan etika penulisan, termasuk penggunaan parafrasa yang tepat dan pengelolaan referensi melalui aplikasi seperti Mendeley, Zotero, maupun EndNote.
Diana juga menekankan perlunya pemeriksaan tingkat kemiripan naskah menggunakan Turnitin sebelum artikel memasuki proses penilaian lebih lanjut. Menurutnya, artikel ilmiah harus didukung oleh data awal yang kuat, rumusan masalah yang jelas, solusi yang dapat diterapkan, serta unsur kebaruan (novelty) yang membedakannya dari penelitian terdahulu.
Apresiasi terhadap keberhasilan Jurnal Keadilan Pemilu meraih akreditasi SINTA 4 juga disampaikan oleh perwakilan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbang Diklat) Bawaslu RI. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan usulan pembenahan tata kelola jurnal melalui rencana kerja selama 90 hari sebagai upaya menjaga kualitas penerbitan sekaligus mempersiapkan peningkatan peringkat akreditasi.
Rencana pembenahan tersebut mencakup pembagian tugas redaksi yang lebih terstruktur, peningkatan ketepatan waktu penerbitan, pengaturan batas waktu penilaian oleh reviewer, serta penyempurnaan pedoman penulisan yang tersedia pada laman OJS.
Melalui rapat penyusunan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya memperkuat pengelolaan Jurnal Keadilan Pemilu agar semakin berkualitas dan kredibel. Pengembangan jurnal diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran gagasan ilmiah sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan perbaikan tata kelola pemilu di Indonesia.
Bawaslu Jabar