Sosialisasi Politik di Abadijaya: Lawan Politik Uang, Tingkatkan Partisipasi!

Depok – Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat pada Rabu (28/05/2025) di Aula Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya. Kegiatan ini dihadiri oleh para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber dari KPU dan Bawaslu Kota Depok.

Lurah Abadijaya, Sodik Murdiono, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran RT dan RW sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi politik kepada warga. Ia mengajak seluruh peserta untuk serius mengikuti kegiatan ini sebagai bekal dalam menyampaikan informasi yang benar dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

“Dengan jumlah DPT mencapai 45.000 pemilih, Abadijaya merupakan kelurahan dengan jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Sukmajaya. Namun, pada pemilu dan pilkada sebelumnya, partisipasi warga belum maksimal. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Sodik menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal membangun kesadaran politik masyarakat secara kolektif. Ia berharap, informasi yang diperoleh peserta tidak berhenti di forum ini, tetapi diteruskan kepada warga di lingkungan masing-masing.

Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kesbangpol Kota Depok, R. Cepi Gun Gun Gunawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan politik merupakan mandat yang melekat dalam tugas pemerintahan umum.

“Situasi politik di Kota Depok ke depan akan semakin dinamis. Karena itu, pendidikan politik menjadi penting, tidak hanya bagi tokoh masyarakat, tapi juga bagi pemilih pemula,” jelasnya.

Cepi juga menyoroti pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan politik yang sehat. Tercatat ada 398 ormas di Kota Depok, baik berbadan hukum maupun tidak. Kesbangpol terus mendorong agar ormas menjalankan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Abadijaya dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensi partisipasi tinggi pada pemilu, meskipun cenderung menurun pada pilkada. Ini menjadi PR bersama, termasuk untuk RT, RW, dan penyelenggara di tingkat kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, menegaskan bahwa kesadaran politik masyarakat harus dibangun tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya aktif memilih, tetapi juga turut mengawasi proses pemilu agar berjalan jujur dan adil.

“Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, Bawaslu Depok menangani sedikitnya 20 dugaan pelanggaran pemilu, setengahnya berkaitan dengan praktik politik uang. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita masih besar dalam memerangi politik transaksional,” ujarnya.

Ia juga bercerita kondisi saat ini ada satu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepala daerahnya pasca putusan Mahkamahan Konstitusi. Bahkan, setelah dilakukannya PSU, sidang sengketa hasil pemilu kembali bertarung di Mahmakah Konstitusi. Hasil putusan terakhir menyatakan mendiskualifikasikan kedua pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang pada PSU.

Hal tersebut menggambarkan betapa seriusnya dampak praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, hingga bisa berujung pada diskualifikasi pasangan calon meskipun pemilihan sudah dilakukan ulang (PSU).

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, masyarakat perlu turut aktif memberi masukan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa mendatang.

Mengakhiri paparannya, Andriansyah mengajak RT, RW, kader PKK, karang taruna, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mendorong partisipasi warga serta membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas.