Lompat ke isi utama

Berita

Siapkan Tahapan Mendatang, Bawaslu Jabar Matangkan Pengelolaan Barang Bukti Pelanggaran

1

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri menyampaikan arahan didampingi Koordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Hj. Nuryamah dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BDP Wilayah 5 di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka, Kamis (29/10/2026).

MAJALENGKA — Menjelang tahapan pemilu mendatang, Bawaslu perlu memastikan kesiapan internal, termasuk dalam hal pendataan dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Penataan tersebut diperlukan agar seluruh barang dapat tercatat, tersimpan dengan aman, serta memiliki kejelasan administrasi dan hukum.

Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Teknis Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Wilayah 5 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu dari lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, menjelaskan bahwa inventarisasi Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) merupakan salah satu bagian dari pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan pelanggaran yang ditetapkan Bawaslu RI. Menurutnya, pendataan dan penataan BDP perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan jajaran pengawas, baik dari segi sumber daya manusia maupun administrasi teknis sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai.

Ia juga menegaskan bahwa barang dugaan pelanggaran pada dasarnya merupakan hak pelapor atau pemilik barang, sehingga Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Selain itu, arsip penanganan pelanggaran harus dijaga agar tidak tercecer atau hilang, terutama bagi Bawaslu Kabupaten Majalengka yang baru menempati kantor baru.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban administrasi dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Ia menekankan bahwa pencatatan dan penomoran register barang harus dilakukan secara konsisten serta tidak boleh mengalami perubahan maupun kehilangan data.

Menurutnya, kedisiplinan administrasi tetap harus diterapkan meskipun pemilu sedang berada di luar tahapan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi Divisi Penanganan Pelanggaran, tetapi juga menjadi perhatian seluruh divisi di lingkungan Bawaslu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menyoroti pentingnya koordinasi antardivisi dalam mendukung pengelolaan BDP. Ia menilai bahwa perkembangan teknologi digital membuat pengelolaan barang bukti elektronik semakin membutuhkan perhatian, termasuk melalui penguatan peran Divisi Data dan Informasi (Datin).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dimoderatori oleh M. Arie dari Bawaslu Jawa Barat. Narasumber Muhammad Jufri menjelaskan aspek hukum dalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, mulai dari persyaratan keterkaitan barang dengan dugaan pelanggaran, mekanisme pemulihan aset (asset recovery) melalui koordinasi dengan kejaksaan, hingga tata cara pemusnahan barang bukti yang telah rusak atau termasuk kategori terlarang.

Narasumber lainnya, H. Agus Asri Sabana, turut menjelaskan batas kewenangan Bawaslu dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa kewenangan Bawaslu mencakup pengamanan dan pengelolaan secara administratif untuk mendukung kepentingan investigasi, bukan melakukan penyitaan barang dalam proses penegakan hukum pidana (pro-justitia).

Melalui kegiatan konsolidasi ini, Bawaslu Jawa Barat mendorong penyelesaian inventarisasi riwayat BDP di lima kabupaten/kota yang terlibat. Pendataan tersebut mencakup berbagai jenis barang, mulai dari barang bukti berupa uang tunai di Kabupaten Kuningan, 29 barang bukti di Kabupaten Indramayu, hingga barang kebutuhan pokok kedaluwarsa di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Seluruh proses pendataan ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir November. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tertib administrasi, menjaga keamanan barang dugaan pelanggaran, serta meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilu selanjutnya.

Bawaslu Jabar

Tag
BawasluMajalengka
PenangananPelanggaran
BawasluJabar