Sekjen Bawaslu Minta Jajaran Kuasai Manajemen Risiko
|
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menekankan pentingnya kompetensi dan sertifikasi manajemen risiko bagi jajaran sekretariat Bawaslu. Menurutnya, kemampuan tersebut dibutuhkan agar setiap pengelola organisasi dapat mengenali, menilai, serta mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas.
Hal itu disampaikan Ferdinand dalam kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menyebutkan bahwa pengelola keuangan, pemindahbukuan (PB), hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam menerapkan manajemen risiko.
Ferdinand menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap manajemen risiko berkaitan dengan konsep bounded rationality yang diperkenalkan oleh Herbert Simon. Konsep tersebut menggambarkan keterbatasan manusia dalam memperoleh informasi, mengatur waktu, serta mengolah informasi untuk mengambil keputusan secara optimal.
Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Kondisi itu dapat memengaruhi ketepatan seseorang ketika memperkirakan potensi risiko maupun menentukan langkah yang harus diambil.
Ia juga menyoroti adanya framing effect, yakni kondisi ketika seseorang membentuk penilaian berdasarkan cara informasi disajikan atau sudut pandang tertentu. Pengaruh tersebut dapat membuat seseorang kurang tepat dalam memahami risiko dan menentukan keputusan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Yuda Setiawan menyampaikan bahwa Pelatihan Manajemen Risiko Certified Risk Officer in Public Sector (CROP) diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Bawaslu dalam menerapkan manajemen risiko. Program tersebut mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga sertifikasi.
Yuda berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas penyusunan register risiko dan rencana perlakuan risiko di setiap unit kerja. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya sadar risiko serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu agar tingkat maturitasnya dapat kembali meningkat.
Ia juga meminta para peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Peserta diharapkan dapat membantu proses identifikasi dan pengendalian risiko sekaligus membagikan pengetahuan kepada pengelola risiko lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Biro Perencanaan dan Organisasi akan melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelatihan dapat diterapkan dalam mendukung pengelolaan organisasi yang lebih baik.
Bawaslu RI