Lompat ke isi utama

Berita

Saat Tahapan Pemilu Belum Dimulai, Bawaslu Jabar Perkuat Komunikasi dengan Publik

1

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah, saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Dalam Masa Non-Tahapan di Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/9/2026).

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Masa sebelum dimulainya tahapan pemilu bukan berarti aktivitas pengawasan dan komunikasi publik berhenti. Justru pada periode tersebut, Bawaslu perlu memastikan masyarakat tetap mengetahui berbagai kegiatan dan upaya yang dilakukan lembaga dalam menjaga demokrasi.

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, mengatakan masa non-tahapan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan masyarakat. Menurutnya, publik tetap membutuhkan informasi mengenai aktivitas Bawaslu meskipun belum memasuki tahapan resmi pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam Masa Non-Tahapan yang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi strategi kehumasan Bawaslu dalam menyampaikan berbagai aktivitas pengawasan kepada masyarakat.

Muamarullah menjelaskan bahwa tugas kehumasan tidak hanya berkaitan dengan membuat berita, mengelola website, atau menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Lebih dari itu, komunikasi publik perlu menjadi bagian dari strategi lembaga dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kerja Bawaslu.

Menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat cenderung lebih mudah ketika tahapan pemilu sedang berlangsung. Pada masa tersebut terdapat banyak kegiatan pengawasan yang dapat diberitakan. Namun, situasi berbeda terjadi ketika memasuki masa non-tahapan karena Bawaslu perlu mencari cara agar aktivitas kelembagaan tetap dapat dikomunikasikan secara menarik dan relevan.

Praktisi media Mahbub Ubaedi Alwi juga menilai periode non-tahapan merupakan kesempatan penting bagi Bawaslu untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar publik tidak memiliki anggapan bahwa Bawaslu berhenti menjalankan tugas setelah tahapan pemilu berakhir.

Menurut Mahbub, publikasi Bawaslu seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan. Informasi yang disampaikan perlu memiliki nilai edukasi dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat menjadi bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ia juga mendorong Bawaslu untuk mengembangkan pola komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah. Media komunikasi yang digunakan sebaiknya dapat menjadi ruang interaksi antara Bawaslu dan masyarakat sehingga publik dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun masukan mengenai persoalan pengawasan pemilu.

Sebagai langkah lanjutan, Bawaslu Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap produksi dan penyebaran konten publikasi. Bawaslu kabupaten/kota diberikan ruang untuk menentukan tema yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan interaktif, Bawaslu berharap masyarakat tetap memperoleh informasi mengenai kerja-kerja pengawasan meskipun tahapan pemilu belum dimulai. Keterlibatan publik juga diharapkan terus terjaga sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan ikut berperan dalam mengawal proses demokrasi.

Sumber : Bawaslu Jabar

Tag
Bawaslu Jawa Barat
Kehumasan Bawaslu
Komunikasi Publik
Publikasi Bawaslu
masa non tahapan Pemilu
Pengawasan Pemilu
Bawaslu Kabupaten Kota
demokrasi Jawa Barat
Pemberitaan Bawaslu
Kabupaten Bandung Barat