Lompat ke isi utama

Berita

Resmikan Rumah Kebijakan, Herwyn Dorong Penguatan Kajian Berbasis Bukti

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat membuka dan meresmikan Rumah Kebijakan Bawaslu via daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

JAKARTA — Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong agar proses penyusunan kebijakan di lingkungan Bawaslu dilakukan secara lebih terarah, terencana, dan mengacu pada bukti serta data. Ia menilai, kebijakan pengawasan pemilu tidak seharusnya hanya bertumpu pada intuisi maupun pengalaman, melainkan perlu diperkuat dengan kajian yang mendalam agar dapat menjawab berbagai persoalan kepemiluan secara tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Herwyn saat meresmikan Rumah Kebijakan Bawaslu secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia mengakui bahwa selama ini proses perumusan kebijakan di Bawaslu belum sepenuhnya didukung oleh data dan bukti yang memadai. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk membangun mekanisme penyusunan kebijakan yang lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Herwyn menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025, Bawaslu memperoleh nilai 80,10 dengan kategori baik. Meski demikian, posisi tersebut masih berada dalam kelompok 20 besar terbawah jika dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya. Ia menilai hal ini perlu menjadi perhatian karena kualitas kebijakan turut memengaruhi penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Doktor Ilmu Lingkungan tersebut juga menyampaikan bahwa evaluasi IKK 2025 menemukan sejumlah kendala dalam proses penyusunan kebijakan. Beberapa di antaranya meliputi kebijakan yang belum sesuai standar, kelengkapan dokumen pendukung yang masih kurang, serta proses perumusan kebijakan yang cenderung dilakukan secara spontan dan belum terencana dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Herwyn memaparkan bahwa Rumah Kebijakan memiliki lima ruang utama, yaitu dapur kebijakan, laboratorium kebijakan, klinik kebijakan, kamar kebijakan, dan pojok kebijakan. Setiap ruang dirancang untuk menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari pengolahan data dan informasi, pelaksanaan kajian bersama berbagai pihak, konsultasi kebijakan, pengembangan kemampuan analis, hingga pengelolaan dokumentasi dan literatur kebijakan.

“Rumah Kebijakan merupakan jembatan dari cara lama menuju cara yang baru,” kata Herwyn.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Rumah Kebijakan tidak hanya bergantung pada peluncuran maupun tersedianya fasilitas. Lebih dari itu, diperlukan tata kelola yang terstruktur melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan perumusan dan pengelolaan kebijakan dapat berjalan secara konsisten.

Herwyn turut menyampaikan lima pesan kepada tim pengelola Rumah Kebijakan. Pertama, memastikan kualitas data tetap terjaga. Kedua, melibatkan tenaga statistisi sejak tahap awal. Ketiga, bekerja secara proaktif tanpa harus menunggu arahan. Keempat, memberikan masukan dan kritik secara objektif. Kelima, menyampaikan hasil kajian dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.

Selain itu, ia meminta agar Bawaslu di tingkat daerah turut dilibatkan dalam proses kajian dan perumusan kebijakan. Dengan keterlibatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mewakili sudut pandang pusat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan.

Herwyn berharap Rumah Kebijakan dapat berfungsi sebagai pusat kajian sekaligus tempat penyusunan bahan analisis bagi pimpinan sebelum menetapkan keputusan. Melalui penguatan peran tersebut, kebijakan pengawasan pemilu dan pemilihan pada masa mendatang diharapkan dapat disusun secara lebih terukur serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Bawaslu RI