Puadi Terbitkan Buku Seri Keempat tentang Penguatan Demokrasi Elektoral

Jakarta — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Puadi, meluncurkan buku seri keempat berjudul Dari Norma ke Praktik: Peran Strategis Bawaslu dalam Memperkuat Demokrasi Elektoral di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Karya ini lahir dari refleksi atas dinamika demokrasi elektoral yang kian sarat prosedur dan kompleksitas, namun di sisi lain semakin rentan mengalami pergeseran nilai.

Puadi menjelaskan, salah satu gagasan utama dalam buku tersebut menekankan bahwa norma hukum yang tidak disertai kesadaran etis berisiko kehilangan makna. Dalam konteks itu, pengawas pemilu dituntut memiliki keberanian moral untuk tetap tegak menghadapi berbagai tekanan kekuasaan. Pengawasan pemilu diposisikan sebagai penjagaan nurani demokrasi, di mana kekuatan demokrasi tidak semata ditentukan oleh banyaknya aturan, melainkan oleh integritas para pelaksananya.

Lebih lanjut, Puadi menekankan bahwa fungsi pengawasan pemilu tidak lagi cukup dipahami secara administratif. Pengawasan harus dimaknai sebagai fungsi etis, konstitusional, dan moral dalam menjaga martabat kedaulatan rakyat. Dalam pandangannya, pengawasan pemilu berada pada titik temu antara relasi kekuasaan dan moralitas publik, sehingga Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga teknokratis, melainkan juga sebagai aktor etis yang menjaga keseimbangan antara kehendak rakyat dan godaan kekuasaan.

Buku Dari Norma ke Praktik disusun dalam tujuh bab yang mengulas pengawasan pemilu dari perspektif normatif, historis, hingga praktik lapangan. Bab pertama menempatkan pengawasan pemilu sebagai pilar utama demokrasi berintegritas. Bab kedua mengaitkan pengawasan dengan prinsip pemilu demokratis melalui pemikiran para ilmuwan politik seperti Robert Dahl, Samuel P. Huntington, dan Larry Diamond. Bab ketiga memaparkan perkembangan pengawasan pemilu di Indonesia sejak masa pra-reformasi hingga pasca-reformasi.

Selanjutnya, bab keempat membahas strategi pengawasan yang dijalankan Bawaslu, sementara bab kelima mengulas berbagai tantangan pengawasan, mulai dari politik identitas, politik uang, politik intimidasi, hingga relasi kuasa. Pada bab keenam dan ketujuh, Puadi menawarkan gagasan pembaruan pengawasan pemilu melalui penguatan partisipasi publik, pemanfaatan teknologi digital, serta peneguhan peran Bawaslu sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.

Puadi berharap buku ini dapat menjadi rujukan akademik, bahan refleksi kelembagaan, sekaligus ruang kontemplasi bagi jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam memperkuat demokrasi elektoral yang berintegritas.

Sebagai catatan, buku ini merupakan seri keempat dari karya yang bersumber dari tesis Puadi. Tiga seri sebelumnya masing-masing berjudul Dinamika Pengawas Pemilu: Dinamika Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan, Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu, serta Problematika Data dan Daftar Pemilih.