Puadi: Mahasiswa Harus Kritis Memverifikasi Informasi
|
JAKARTA — Bawaslu terus mendorong percepatan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan menjelang Pemilu 2029. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk menunjang berbagai kegiatan organisasi, mulai dari administrasi, pengelolaan dokumentasi, hingga pelaksanaan pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi mengharuskan lembaga untuk mulai mengurangi ketergantungan pada sistem kerja manual dan penggunaan dokumen fisik. Penerapan digitalisasi secara menyeluruh diharapkan dapat membuat pekerjaan lebih efektif serta memudahkan jajaran dalam mengakses informasi kelembagaan.
Hal tersebut disampaikan Bagja saat membuka kegiatan Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Kelembagaan Pengawas Pemilu Melalui Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Digital Menuju Pemilu 2029 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia menekankan bahwa peningkatan tata kelola juga perlu menyentuh pelaksanaan fungsi penindakan agar dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Bagja turut menyoroti perlunya digitalisasi dokumen dan data hasil pengawasan. Menurutnya, Bawaslu perlu memastikan seluruh informasi pengawasan tersimpan dengan baik dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Dokumentasi tersebut harus disusun secara lengkap agar setiap tahapan dan kondisi yang terjadi selama pemungutan suara dapat ditelusuri kembali.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas mengubah dokumen cetak menjadi berkas elektronik. Lebih dari itu, data yang telah didigitalisasi harus dikelola secara terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan lembaga. Bagja juga mendorong penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu mempercepat pencatatan dan pengelolaan informasi.
Menurut Bagja, penggunaan teknologi seperti kode batang atau barcode tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung sistem pendataan yang tertata dan berkualitas.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Yusti Erlina, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi mengharuskan Bawaslu melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek kelembagaan, termasuk perencanaan dan sistem kerja organisasi. Ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar menyediakan aplikasi atau perangkat teknologi, tetapi harus menghasilkan tata kerja yang lebih cepat, terhubung, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yusti juga mengingatkan adanya tantangan baru dalam pengawasan pemilu seiring meningkatnya pemanfaatan AI dalam kontestasi politik menjelang Pemilu 2029. Teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk membuat materi kampanye, menghasilkan video dan suara palsu (deepfake), membentuk opini melalui akun otomatis, hingga menyebarkan informasi yang menyesatkan dalam skala luas.
Karena itu, ia menilai jajaran Bawaslu perlu meningkatkan kemampuan dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menganalisis potensi penyalahgunaan teknologi. Kesiapan tersebut diperlukan agar pengawasan dapat mengikuti perkembangan teknologi, bukan hanya berfokus pada pembangunan aplikasi maupun penyediaan perangkat pendukung.
Menutup kegiatan, Bagja berharap transformasi digital dapat segera diwujudkan melalui pengembangan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan kerja Bawaslu secara menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang tepat, Bawaslu diharapkan dapat memiliki tata kelola organisasi yang semakin baik serta lebih siap menghadapi tantangan pengawasan Pemilu 2029.
Bawaslu RI