Puadi Jabarkan 5 Agenda Strategis Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
|
KOTA BEKASI — Anggota Bawaslu Puadi menguraikan lima agenda strategis yang perlu diperhatikan dalam merancang ulang mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu. Ia menilai, arah penegakan hukum perlu diperluas, tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum pemilu dapat berjalan secara efektif.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (12/11/2026).
Menurut Puadi, penegakan hukum administratif harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan pelanggaran. Prosesnya tidak cukup hanya melalui penerimaan laporan, pemeriksaan, hingga penetapan putusan. Lebih dari itu, pelanggaran harus dapat dikoreksi, konsekuensi hukumnya dipulihkan, dan putusan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
Agenda pertama yang disoroti adalah memperjelas kewenangan dan kedudukan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara menunjukkan adanya fungsi pemeriksaan dan pemutusan yang bersifat quasi-yudisial. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai batas kewenangan, standar pemeriksaan, jaminan independensi, serta hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU. Seluruh proses tersebut juga harus tetap menjamin objektivitas dan hak para pihak yang terlibat.
Agenda kedua adalah menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran administratif. Puadi menjelaskan bahwa mekanisme pemeriksaan perlu disesuaikan dengan jenis, tingkat keseriusan, kompleksitas, dan dampak pelanggaran. Dengan demikian, proses penanganan dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengesampingkan ketepatan dan keadilan. Penyederhanaan prosedur bukan berarti menurunkan kualitas pemeriksaan, melainkan memperbaiki proses agar lebih cepat dan tepat.
Selanjutnya, agenda ketiga berkaitan dengan penguatan daya ikat dan pelaksanaan putusan Bawaslu. Menurut Puadi, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata dinilai dari banyaknya perkara yang ditangani atau putusan yang dihasilkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana putusan tersebut dilaksanakan dan mampu memperbaiki pelanggaran yang terjadi.
Agenda keempat adalah penataan sanksi administratif agar lebih adil dan proporsional. Pemberian sanksi perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta peluang untuk memulihkan kondisi yang ditimbulkan. Dengan pendekatan tersebut, sanksi tidak hanya berfungsi memberikan hukuman, tetapi juga mencegah pelanggaran serupa terulang dan menjaga integritas pemilu.
Adapun agenda kelima mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem penanganan pelanggaran administratif pemilu. Penguatan ini meliputi peningkatan kemampuan pemeriksaan dan pembuktian, penyusunan pertimbangan hukum yang berkualitas, serta menjaga konsistensi putusan di seluruh tingkatan Bawaslu.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mengintegrasikan pengelolaan perkara, dokumentasi alat bukti, publikasi putusan, hingga pemantauan tindak lanjut. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung proses penanganan yang lebih transparan dan akuntabel.
Puadi menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kewenangan, tetapi juga harus diikuti kejelasan tanggung jawab, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kewenangan yang kuat perlu didukung prosedur yang adil, putusan yang mengikat harus disertai pelaksanaan yang efektif, sementara independensi harus tetap berjalan bersama transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.
Melalui pertemuan tersebut, Puadi berharap dapat dirumuskan tiga hasil utama. Pertama, pemetaan persoalan hukum dan kelembagaan berdasarkan pengalaman Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu. Kedua, penyusunan rekomendasi perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait kewenangan Bawaslu, prosedur pemeriksaan, sistem pemberian sanksi, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Ketiga, penentuan arah penguatan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari persiapan penegakan hukum menuju Pemilu 2029.
Ia berharap momentum revisi Undang-Undang Pemilu dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem penegakan hukum administratif yang lebih sederhana, memiliki kepastian hukum, berkeadilan, dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum pemilu diharapkan semakin mampu mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.
Bawaslu RI