Perkuat Pendidikan Politik dan Mitigasi Isu Siber, Bawaslu Jabar Jajaki Kolaborasi dengan AMS
|
BANDUNG — Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus mendorong peningkatan pemahaman demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Upaya ini menjadi bagian dari langkah menghadapi berbagai tantangan di ruang digital, khususnya penyebaran informasi menyesatkan serta praktik manipulasi politik yang dapat memengaruhi proses demokrasi.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pengurus Besar Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (2/11/2026). Audiensi ini menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk menyamakan pandangan sekaligus menjajaki kerja sama dalam memperkuat pendidikan politik yang berlandaskan nilai kebangsaan dan etika demokrasi.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memperluas sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.
Menurut Zacky, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Terlebih, tantangan pengawasan saat ini semakin beragam, mulai dari praktik politik uang, penyebaran hoaks yang memicu polarisasi, penggunaan akun bot untuk memengaruhi opini publik, hingga potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam pembuatan konten kampanye bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ia juga menyatakan bahwa Bawaslu terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mengantisipasi ancaman di ruang digital serta mendorong terciptanya proses politik yang sehat dan bermartabat.
Sementara itu, Ketua 2 AMS Bidang Politik, Pemilu, dan HAM, Budi Purwa, menjelaskan bahwa AMS sedang merancang program Sekolah Politik yang ditujukan bagi mahasiswa dan kalangan generasi muda. Dalam pelaksanaannya, AMS membutuhkan dukungan materi pendidikan kepemiluan yang terarah dan terstandarisasi dari Bawaslu.
Budi menyampaikan bahwa materi kepemiluan tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Politik. Ia berharap program ini turut membangun budaya politik yang santun dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur budaya Sunda. Selain itu, kerja sama antara AMS dan Bawaslu diharapkan dapat dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama hingga tingkat Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membicarakan kebutuhan penguatan aturan pengawasan di media sosial serta penyusunan silabus kepemiluan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam proses kaderisasi AMS.
Sebagai tindak lanjut, sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui bagian terkait akan menyiapkan dan memproses rancangan nota kesepahaman sesuai ketentuan tata naskah dinas dan regulasi yang berlaku di lingkungan Bawaslu.
Melalui rencana kolaborasi ini, Bawaslu Jawa Barat berharap keterlibatan organisasi kepemudaan semakin luas dalam pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki integritas serta mampu berkontribusi dalam menjaga demokrasi di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bawaslu Jabar