Partisipasi Pemilih di Cisalak Pasar Rendah, Bawaslu dan KPU Depok Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik

Depok - Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, menjadi sorotan dalam kegiatan pendidikan politik yang digelar Badan Kesbangpol Kota Depok di Aula Kelurahan Cisalak Pasar, Kamis (15/05/2025) pagi. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah di wilayah ini pada Pilkada 2024 lalu menjadi alasan utama digelarnya kegiatan yang melibatkan Ketua Bawaslu Kota Depok dan Ketua KPU Kota Depok sebagai narasumber.

Berdasarkan data dari Kesbangpol, Cisalak Pasar menempati posisi ketiga terendah dalam partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Kelurahan Cisalak Pasar ini menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pejabat wilayah setempat sebagai peserta utama.

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin menyampaikan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Cisalak Pasar. Pertama, kurangnya daya tarik calon yang mampu menggugah simpati masyarakat. Kedua, banyak pemilik KTP yang tidak berdomisili di lokasi sehingga absen pada hari pemungutan suara. Ketiga, penggabungan jumlah pemilih per TPS yang meningkat dari sekitar 300 menjadi 600 orang, memengaruhi kenyamanan pemilih.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Muhammad Fathul Arif menambahkan, dua faktor lain yang turut memengaruhi. Pertama, minimnya korelasi antara kebijakan Pemerintah Kota Depok dengan kebutuhan warga Cisalak Pasar, yang menyebabkan warga merasa tidak terdampak atau tidak merasakan urgensi untuk ikut memilih. Kedua, lemahnya sosialisasi yang menjangkau langsung wilayah tersebut.

“Jika masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintah, maka mereka akan merasa hadir atau tidaknya pemerintah itu sama saja. Ini berpengaruh besar pada partisipasi pemilih,” ujar Fathul Arif.

Ia mencontohkan pengalaman serupa di Cinere, yang merasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Depok karena fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke kawasan Margonda. Padahal, menurut warga, Cinere memiliki posisi strategis sebagai wajah kota karena berbatasan langsung dengan Jakarta dan Tangerang Selatan.

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Kota Depok juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang menumbuhkan tiga hal utama: kesadaran, pemahaman, dan partisipasi. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mampu menyampaikan kepada warga pentingnya memahami proses demokrasi, visi-misi calon kepala daerah, serta menumbuhkan keberanian untuk menyuarakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.

“Demokrasi bukan hanya saat pencoblosan. Demokrasi sejati adalah ketika rakyat aktif mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan atas kebijakan pemerintah. Jika suara rakyat lemah, demokrasi bisa stagnan. Tapi jika suara rakyat kuat, maka pemerintahan akan lebih inklusif dan responsif,” tegasnya.

Kepala Kesbangpol Kota Depok dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan di wilayah lain yang juga memiliki tingkat partisipasi rendah, sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal guna Pemilu atau Pilkada yang akan datang.