Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik, Bawaslu Depok Ajak Warga Lebih Aktif dalam Demokrasi

Depok – Ketua Bawaslu Kota Depok, Muhammad Fathul Arif, mengajak masyarakat untuk aktif dalam kehidupan berdemokrasi melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang digelar di Kantor Kelurahan Cinere, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta perwakilan Karang Taruna di wilayah Kelurahan Cinere. Mereka menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini mengingat peran strategis mereka sebagai tokoh dan penggerak masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dalam pemaparannya, Fathul Arif menekankan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya. Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya mendorong partisipasi aktif dalam Pemilu atau Pilkada, tetapi juga membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menangkal praktik politik uang serta disinformasi.

“Pendidikan politik dapat menumbuhkan demokrasi yang lebih sehat, menghasilkan pemilih yang lebih cerdas, menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, serta memberdayakan rakyat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan berbagai bentuk partisipasi politik yang bisa dilakukan masyarakat, seperti mengikuti pemilu, bergabung dalam organisasi masyarakat, menyuarakan aspirasi, aktif dalam forum musyawarah, hingga mengawasi kinerja pemerintah.

Lebih lanjut, Fathul Arif menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pendidikan politik. Menurutnya, mereka adalah figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat karena perannya dalam kehidupan sosial dan budaya.

“Mereka bisa menjadi panutan dalam sikap dan perilaku politik yang santun dan adil, serta turut mengajak warga untuk aktif dalam pemilu, musyawarah, dan kegiatan demokrasi lainnya,” ujarnya.

Tokoh masyarakat juga dinilai dapat menjadi mediator antara warga dan penyelenggara negara dalam menyikapi ketimpangan kebijakan, serta menyampaikan pesan-pesan etika politik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam ceramah atau khutbah.

Fathul Arif memberikan beberapa contoh nyata kontribusi tokoh masyarakat dalam pendidikan politik, seperti kepala adat yang mengimbau warga untuk tidak terlibat dalam politik uang, ketua RT/RW yang menyelenggarakan diskusi politik netral, atau ustaz dan pastor yang mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang amanah serta mengajak jemaat aktif dalam pengawasan publik.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pendidikan politik dapat memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal dan mendorong terciptanya partisipasi politik yang damai, dewasa, serta bebas dari ujaran kebencian maupun politik identitas.