Lolly Dorong Pembentukan Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Seluruh Jajaran Bawaslu
|
JAKARTA — Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, segera membentuk kelompok kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Pembentukan pokja tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari kekerasan.
Hal itu disampaikan Lolly saat menutup Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu bertema "Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan", Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Lolly menegaskan bahwa upaya mencegah dan meminimalkan kekerasan di lingkungan Bawaslu tidak dapat dibebankan kepada individu tertentu. Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara kolektif oleh seluruh jajaran dan tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pimpinan.
Berdasarkan hasil pemantauan, Lolly mengungkapkan masih terdapat 17 provinsi yang belum membentuk Pokja PPKS. Padahal, surat edaran dan sosialisasi mengenai pembentukan pokja tersebut telah disampaikan kepada jajaran Bawaslu di daerah.
Ia menilai belum adanya laporan kasus kekerasan seksual di suatu wilayah bukan alasan untuk menunda pembentukan pokja. Keberadaan kelompok kerja tersebut tidak hanya berfungsi menangani kasus yang terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi kekerasan.
Lolly menjelaskan bahwa pembentukan pokja harus dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan mekanisme pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi dan merespons kemungkinan terjadinya kasus kekerasan.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kesamaan pemahaman di seluruh jajaran Bawaslu, baik perempuan maupun laki-laki, bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kelembagaan. Ia juga meminta perempuan pengawas pemilu turut mendorong pemahaman tersebut agar diterapkan hingga ke tingkat daerah.
Menurut Lolly, kebijakan yang telah disusun melalui proses panjang harus dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya. Komitmen terhadap lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan tidak boleh bergantung pada individu maupun pimpinan tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kelembagaan Bawaslu.
Selain itu, Lolly mengajak perempuan pengawas pemilu untuk memperkuat solidaritas, saling memberikan dukungan, serta mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi penyelenggara pemilu mendatang.
Ia berharap hasil konsolidasi tersebut dapat menjadi landasan bagi Bawaslu untuk terus membangun ekosistem pengawasan pemilu yang inklusif dan nirkekerasan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh tingkatan Bawaslu.
Bawaslu RI