Lompat ke isi utama

Berita

Lolly Dorong IKP 2029 Lebih Prediktif dalam Mengidentifikasi Kerawanan Pemilu

1

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam kegiatan Penyusunan Standar Mutu, Tata Kelola, dan Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data IKP 2029 di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 perlu mengalami penguatan, baik dari sisi konsep maupun metodologi. Hal tersebut diperlukan agar IKP mampu mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan secara lebih akurat dan tidak hanya menjadi gambaran mengenai persoalan yang telah terjadi.

Menurut Lolly, hasil evaluasi terhadap IKP sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Dua persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kualitas indikator yang digunakan serta tingkat akurasi dan konsistensi dalam proses pengumpulan dan pengisian data.

Dari 61 indikator yang digunakan dalam IKP sebelumnya, evaluasi menunjukkan bahwa 15 indikator masih dianggap dapat digunakan. Sementara itu, 39 indikator membutuhkan perubahan atau penyesuaian, sedangkan tujuh indikator lainnya dinilai perlu diganti.

Hal tersebut disampaikan Lolly dalam kegiatan Penyusunan Standar Mutu, Tata Kelola, dan Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data IKP 2029 di Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Ia menekankan bahwa IKP perlu bergerak dari pendekatan yang hanya melihat kejadian masa lalu menuju sistem yang dapat membantu memprediksi potensi kerawanan.

Lolly juga menyoroti persoalan dalam proses pengumpulan dan pengisian data oleh jajaran Bawaslu. Menurutnya, perbedaan kualitas dan kelengkapan data antardaerah dapat memengaruhi hasil pengukuran kerawanan. Wilayah yang memiliki data lebih lengkap dapat menghasilkan gambaran indeks yang berbeda dengan daerah yang memiliki keterbatasan data.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan standar pengumpulan dan pengelolaan data yang jelas serta dapat diterapkan secara konsisten. Standar tersebut diharapkan berlaku secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Lolly menilai penyusunan dan pengembangan IKP tidak seharusnya menjadi tanggung jawab satu divisi saja. Seluruh divisi di lingkungan Bawaslu perlu terlibat agar berbagai informasi yang tersedia dapat dihimpun dan digunakan secara terintegrasi.

Menurutnya, IKP dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah program pencegahan Bawaslu. Karena disusun berdasarkan hasil penelitian dan data, informasi yang terdapat dalam IKP dapat digunakan untuk membantu merancang program kerja yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Roy Siagian menyampaikan bahwa IKP ke depan diharapkan dapat berperan lebih optimal sebagai instrumen deteksi dini. Dengan kemampuan tersebut, Bawaslu dapat mengenali potensi kerawanan lebih awal dan menentukan tindakan pencegahan yang sesuai.

Roy juga menekankan perlunya memperjelas standar dalam setiap tahapan pengelolaan data. Proses mulai dari pengumpulan, verifikasi, pengolahan, hingga pengujian data perlu memiliki mekanisme yang jelas di setiap tingkatan. Hal tersebut penting untuk memastikan kualitas data tetap dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pelaksanaan pengawasan yang berbasis data dan bukti.

Sumber : Bawaslu RI

Tag
IKP
IKP
Indeks Kerawanan Pemilu
Indeks Kerawanan Pemilu
Lolly Suhenty