Lompat ke isi utama

Berita

Lolly Berharap IKP 2029 Memperjelas Kerawanan Digital dan Sosial Politik

1

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka kegiatan Diskusi Pengembangan Kerangka Konseptual Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2029 (Tahap 2) pada Jumat (4/9/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, berharap penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilu 2029 dapat memberikan penekanan yang lebih jelas terhadap kerawanan di bidang digital serta persoalan sosial politik. Menurut Lolly, kejelasan tersebut akan membantu jajaran Bawaslu di daerah dalam mengenali dan memetakan potensi kerawanan secara lebih spesifik.

Terkait kerawanan digital, Lolly menyoroti hasil patroli pengawasan siber yang dilakukan Bawaslu bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dari kegiatan tersebut, Kemkomdigi telah menyampaikan berbagai informasi mengenai dugaan penyebaran hoaks secara terstruktur di media sosial yang selanjutnya dapat menjadi bahan kajian bagi Bawaslu.

Lolly menjelaskan bahwa kerawanan digital dapat memiliki keterkaitan dengan sejumlah bentuk kerawanan lainnya. Manipulasi digital, misalnya, dapat menjadi ancaman dalam proses pemilu, tetapi pada kondisi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai gangguan informasi maupun tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Diskusi Pengembangan Kerangka Konseptual Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2029 (Tahap 2) pada Jumat (4/9/2026).

Selain persoalan informasi digital, Lolly juga menyoroti munculnya praktik politik uang melalui penggunaan dompet digital. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi bentuk kerawanan baru yang perlu memiliki batasan dan parameter yang jelas. Praktik tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari kerawanan dalam kontestasi politik, namun pada saat yang sama juga memiliki unsur kerawanan digital.

Oleh karena itu, Lolly berharap forum pembahasan IKP dapat menghasilkan batasan yang lebih tegas mengenai klasifikasi kerawanan digital. Mengingat kerawanan digital dapat bersinggungan dengan dimensi lainnya, diperlukan parameter yang mampu menentukan secara lebih jelas kecenderungan suatu peristiwa untuk masuk ke dalam dimensi kerawanan tertentu.

Sementara itu, dalam dimensi sosial politik, Lolly mengacu pada pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024. Ia menilai terdapat sejumlah aturan maupun keputusan yang mengalami perubahan selama tahapan pemilu berlangsung dan memberikan dampak langsung terhadap daerah. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai potensi kerawanan sosial politik yang belum seluruhnya dapat diukur menggunakan indikator yang tersedia sebelumnya.

Lolly memberikan contoh perubahan aturan yang berkaitan dengan ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pemilu. Selain itu, pada penyelenggaraan Pilkada juga terdapat keputusan KPU yang berkaitan dengan perpindahan koalisi dalam proses pencalonan. Menurutnya, berbagai perubahan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap indikator kerawanan yang telah digunakan sebelumnya.

Karena itu, pembahasan tahap kedua mengenai kerangka konseptual IKP 2029 dinilai penting untuk meninjau kembali indikator-indikator yang sudah ada. Lolly menilai sejumlah indikator yang digunakan pada Pemilu 2024 perlu dievaluasi karena tidak seluruhnya masih sesuai dengan kondisi faktual yang berkembang di lapangan.

Ia juga mengajak seluruh peserta forum untuk bersama-sama menentukan konsep, indikator, serta sumber data yang benar-benar dibutuhkan dalam penyusunan IKP 2029. Menurutnya, proses tersebut penting dilakukan agar potensi kerawanan dapat dicegah dan diantisipasi sejak awal.

Lolly kemudian mendorong peserta untuk menyelesaikan pembahasan mengenai definisi dan konstruksi kerawanan dalam forum tersebut. Kejelasan konsep dinilai menjadi dasar penting sebelum pembahasan memasuki tahap metodologi.

Ia berharap seluruh perbedaan pendapat mengenai definisi maupun konstruksi kerawanan dapat diselesaikan pada tahap konseptual. Dengan demikian, ketika memasuki pembahasan metodologi, prosesnya dapat berjalan lebih efektif tanpa kembali memperdebatkan konsep dasar dan konstruksi kerawanan yang telah disusun.

Sumber : Bawaslu RI

Tag
IKP 2029