Lebih dari Sekadar Debat, Bawaslu Melahirkan Pahlawan Demokrasi dan Penguat Hukum Pemilu
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan bahwa Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-6 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu memperkuat penegakan hukum Pemilu di Indonesia.
Puadi menjelaskan bahwa kompetisi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguji pengetahuan yang telah dipelajari sekaligus menyampaikan berbagai gagasan yang dapat menjadi solusi terhadap persoalan hukum Pemilu. Menurutnya, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan berdebat, tetapi juga dari konsistensi, integritas, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan dalam hukum Pemilu.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam arahannya menjelang Grand Final Kompetisi Debat di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Ia menegaskan bahwa tujuan utama kompetisi bukan sekadar mencari peserta yang paling unggul dalam berdebat, tetapi juga menemukan mahasiswa yang dapat menjadi bagian dari generasi penerus dalam menjaga demokrasi.
Kompetisi tahun ini memiliki proses seleksi yang lebih ketat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Para peserta terlebih dahulu harus mengikuti penilaian melalui karya tulis dan video yang berisi gagasan. Ratusan tim dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di berbagai daerah Indonesia mengikuti kompetisi tersebut sebelum akhirnya masuk ke tahap regional Barat, Tengah, dan Timur.
Menurut Puadi, proses seleksi yang dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat regional hingga nasional menunjukkan bahwa kompetisi ini tidak hanya berorientasi pada pencarian pemenang. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran dan kepedulian terhadap demokrasi.
Kualitas kompetisi juga didukung oleh dewan juri yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, hakim Mahkamah Konstitusi, pimpinan lembaga negara, hingga wakil menteri. Kehadiran para ahli tersebut diharapkan dapat menjaga standar penilaian dan kualitas kompetisi.
Puadi juga memberikan contoh dari alumni kompetisi debat tahun 2024 dari Universitas Mataram yang berhasil mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 104 yang memperkuat daya ikat rekomendasi Bawaslu kepada KPU.
Menurut Puadi, contoh tersebut menunjukkan bahwa gagasan dan pemikiran mahasiswa dalam kompetisi debat dapat memberikan dampak di luar kegiatan perlombaan. Pemikiran kritis serta rekomendasi yang disampaikan mahasiswa dapat berkontribusi terhadap penguatan kewenangan Bawaslu dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
Acara yang dipandu oleh Master of Ceremony (MC) Daniel Mananta tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi awal dari babak final untuk menentukan juara Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu tingkat nasional.