Jelang Pemilu 2029, La Bayoni Dorong Sekretariat Evaluasi Permasalahan Pemilu 2024
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2029 yang direncanakan mulai berlangsung pada 2027, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, meminta jajaran sekretariat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut La Bayoni, evaluasi perlu dilakukan sebagai langkah untuk memastikan berbagai tugas dan fungsi sekretariat dalam mendukung kinerja anggota Bawaslu dapat berjalan lebih baik pada pelaksanaan pemilu mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Program Kegiatan dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Administrasi, Senin (14/9/2026).
Ia menilai masa non-tahapan pemilu merupakan waktu yang tepat untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan. Evaluasi tersebut mencakup kelancaran pelaksanaan tugas, hambatan dalam memberikan dukungan terhadap anggota, serta hal-hal lain yang perlu diperbaiki sebelum tahapan Pemilu 2029 berlangsung.
La Bayoni menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran sekretariat, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas dan memberikan dukungan secara optimal ketika tahapan pemilu dimulai.
Ia menambahkan, kesiapan sekretariat menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tugas dapat terlaksana dengan baik di setiap tingkatan. Oleh karena itu, berbagai hasil evaluasi perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak kembali menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan berikutnya.
Selain evaluasi, La Bayoni juga menekankan perlunya peningkatan standar kerja dan penyelesaian berbagai program yang pada periode sebelumnya belum mencapai target. Menurutnya, Kedeputian Bidang Administrasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan kebijakan Bawaslu sehingga standar kerja harus terus disesuaikan, dijalankan secara disiplin, serta berorientasi pada hasil.
Dalam pengelolaan anggaran, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap mengedepankan integritas dan efektivitas di masing-masing unit kerja. Penyerapan anggaran, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pencapaian kegiatan secara berkualitas dan tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran.
La Bayoni juga mendorong peningkatan koordinasi dan kerja sama antarunit. Ia menekankan agar jajaran Bawaslu di setiap daerah memiliki kesamaan arah dalam menjalankan tugas serta mematuhi koordinasi dengan kepala sekretariat sesuai tingkatannya. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan sekretariat diharapkan dapat ditangani dan diselesaikan secara bersama-sama.
Sumber : Bawaslu RI