Jaga Kepercayaan Publik dan Integritas Proses, Bawaslu Jabar Perkuat Kelembagaan Bawaslu Kab/Kota
|
BANDUNG — Penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting bagi Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan profesionalitas aparatur, dan dokumentasi kinerja pengawasan yang tertib serta dapat dipertanggungjawabkan, baik selama tahapan pemilu maupun di luar tahapan.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), serta Kepala atau Koordinator Sekretariat dari 27 Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, mengungkapkan rasa syukurnya atas perkembangan Bawaslu kabupaten/kota selama delapan tahun menjadi lembaga permanen. Menurutnya, perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola anggaran yang semakin baik. Berbagai upaya pembenahan itu diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.
Zacky menjelaskan bahwa dinamika persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, integritas hasil pemilu harus didukung oleh proses penyelenggaraan yang berintegritas. Penilaian masyarakat terhadap profesionalitas Bawaslu juga tidak hanya berlangsung ketika tahapan pemilu berjalan, tetapi mencakup pelaksanaan tugas pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa di luar tahapan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar setiap kegiatan pengawasan dicatat dan didokumentasikan secara tertib serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dinamika politik pada masa mendatang. Selain itu, Zacky mengapresiasi upaya Bawaslu kabupaten/kota dalam menjalankan pendidikan pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran pemilu.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, menyampaikan tiga hal yang perlu diperkuat dalam lingkungan organisasi. Ketiganya meliputi peningkatan sinergi dan kolaborasi, pengembangan kapasitas serta profesionalitas aparatur, dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi.
Nuryamah menekankan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh arahan Bawaslu RI yang diteruskan melalui Bawaslu Jawa Barat telah dijalankan dengan tepat. Arahan tersebut mencakup Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), surat edaran, hingga petunjuk teknis.
Selain itu, ia mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota mengenai pelaksanaan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif. Menurutnya, pengawasan pemilu harus turut memperhatikan perspektif gender, disabilitas, dan perlindungan anak. Hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban kelembagaan yang telah memiliki landasan regulasi, sehingga perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
Arahan berikutnya disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri. Ia menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dengan mitra kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di daerah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, meskipun saat ini berada di luar masa tahapan pemilu.
Syaiful mengingatkan agar komunikasi dan ruang konsultasi dengan para pemangku kepentingan Sentra Gakkumdu terus dibangun sejak dini. Selain itu, jajaran Bawaslu juga perlu mengikuti perkembangan wacana revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu hal yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Melalui rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kedisiplinan organisasi, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan dan penegakan hukum pemilu pada masa mendatang.
Bawaslu Jabar