Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Tekankan Pentingnya Bangun Budaya Belajar di Lingkungan Pengawas Pemilu

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membuka kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Klaster Tata Kelola Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye yang dilaksanakan secara daring, Senin (9/11/2026).

JAKARTA — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong terbentuknya budaya belajar di lingkungan pengawas pemilu guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan. Menurutnya, pengalaman pengawasan yang diperoleh dari berbagai daerah perlu dihimpun, didokumentasikan, dan disebarluaskan secara terstruktur. Dengan begitu, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi jajaran internal Bawaslu maupun masyarakat melalui video pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat membuka kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Klaster Tata Kelola Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye yang dilaksanakan secara daring, Senin (9/11/2026).

Herwyn menjelaskan, program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola kampanye dan dana kampanye. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan integritas kompetisi politik, keterbukaan pembiayaan, kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Ia berharap kehadiran narasumber yang memiliki pengalaman dalam penelitian politik uang dan patronase politik, serta pengalaman panjang di bidang kepemiluan, dapat menggabungkan sudut pandang akademis, pemahaman regulasi, dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.

Herwyn menyebutkan bahwa program Bawaslu Membelajarkan memiliki tiga sasaran utama. Pertama, memperkuat pemahaman jajaran pengawas mengenai hukum dan tata kelola pemilu. Kedua, meningkatkan keterampilan dalam mengenali, mencegah, dan menangani berbagai persoalan pengawasan. Ketiga, mengembangkan kemampuan pengawas agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan berkualitas.

Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kampanye dan dana kampanye tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi. Pengawas juga perlu menilai kepatuhan secara substantif dengan mencocokkan laporan keuangan terhadap kondisi sebenarnya di lapangan, menemukan kemungkinan sumber dana yang tidak dilaporkan, serta mengantisipasi penggunaan dana dari sumber yang dilarang.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menguraikan lima persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pendalaman materi. Kelima hal tersebut meliputi efektivitas regulasi, transparansi dan akuntabilitas pembiayaan politik, pengawasan kampanye digital, pembedaan antara bahan kampanye yang diperbolehkan dan praktik politik uang, serta kemampuan teknis pengawas dalam menganalisis dokumen dan menilai kewajaran data keuangan peserta pemilu.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, Herwyn berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan penyempurnaan materi pembelajaran, pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi jajaran pengawas, serta rekomendasi untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan kampanye dan dana kampanye.

Bawaslu RI