Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Ingatkan TPD Unsur Bawaslu Independen, Meski Periksa Jajaran Sendiri

1

Anggota DKPP ex-Officio Bawaslu Herwyn JH Malonda saat pengarahan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

 

JAKARTA — Anggota DKPP ex-officio Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengingatkan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur Bawaslu untuk tetap menjaga independensi dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan jajaran pengawas pemilu. Ia menegaskan bahwa hubungan struktural maupun kedekatan pribadi dengan pihak yang diperiksa tidak boleh memengaruhi sikap objektif selama proses pemeriksaan.

Herwyn menjelaskan bahwa anggota TPD unsur Bawaslu memiliki tantangan tersendiri karena perkara yang ditangani sering kali berkaitan dengan jajaran Bawaslu di daerah. Situasi tersebut mengharuskan setiap anggota TPD menjaga sikap mandiri dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan.

Hal itu disampaikan Herwyn saat memberikan pengarahan kepada TPD di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia meminta anggota TPD tidak menangani perkara apabila memiliki hubungan keluarga, afiliasi partisan, atau kedekatan sosial yang berpotensi memengaruhi independensi dalam mengambil pertimbangan.

Selain menjaga kemandirian, Herwyn menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan kode etik dan penghormatan terhadap jajaran Bawaslu. Menurutnya, pemeriksaan harus dilaksanakan secara adil dan proporsional, tanpa memberikan pembelaan yang tidak semestinya kepada pihak terperiksa ataupun mempermalukan mereka tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Ia juga menyampaikan bahwa tugas TPD unsur Bawaslu tidak hanya terbatas pada pemeriksaan perkara dalam persidangan. Hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi jajaran Bawaslu di wilayah masing-masing.

Herwyn menambahkan, temuan mengenai pola pelanggaran etik yang terjadi berulang kali perlu menjadi masukan untuk memperkuat upaya pembinaan. Anggota TPD juga dapat mengambil peran melalui kegiatan klinik etik dan simulasi untuk menghadapi berbagai dilema etik yang mungkin dialami pengawas pemilu.

Di akhir arahannya, Herwyn menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme harus menjadi pedoman utama bagi anggota TPD dalam menjalankan tugas. Ia menyebut TPD unsur Bawaslu sebagai representasi kehormatan pengawasan di daerah yang tidak hanya bertugas menjaga penegakan etik, tetapi juga berperan dalam membina jajaran pengawas pemilu.

Bawaslu RI