Herwyn Dorong Penguatan Pengawasan Logistik Pemilu Berbasis Risiko
|
JAKARTA — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan perlunya memperkuat pengawasan logistik pemilu dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan logistik berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Herwyn menyampaikan sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian pengawas, mulai dari ketepatan perencanaan kebutuhan logistik berdasarkan data, kepatuhan proses pengadaan terhadap aturan hukum, kesesuaian barang yang diterima dengan spesifikasi, hingga ketepatan waktu distribusi. Selain itu, pengawas juga perlu mengantisipasi risiko kerusakan dan kehilangan barang selama penyimpanan maupun pendistribusian.
Hal tersebut disampaikan Herwyn dalam kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume II Klaster Tata Kelola dan Manajemen Logistik Pemilu yang dilaksanakan secara daring, Senin (9/11/2026).
Menurut Herwyn, pengawasan logistik tidak hanya berfokus pada ketersediaan perlengkapan pemilu. Lebih dari itu, pengelolaan logistik berkaitan erat dengan pemenuhan hak pilih masyarakat serta terjaganya integritas hasil pemilu. Oleh karena itu, jajaran pengawas perlu memahami seluruh rangkaian pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian.
Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan tantangan logistik yang berbeda. Wilayah kepulauan, misalnya, menghadapi kendala transportasi laut dan cuaca. Sementara itu, daerah pegunungan memiliki keterbatasan akses, sedangkan kawasan perkotaan, terpencil, dan perbatasan juga mempunyai tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut mengharuskan pengawas mengidentifikasi potensi kerawanan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Pengawasan perlu memastikan ketepatan jumlah, jenis, kualitas, waktu, serta tujuan pendistribusian logistik pemilu.
Herwyn menambahkan bahwa pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengawas menentukan prioritas pengawasan berdasarkan kemungkinan terjadinya permasalahan dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Prosesnya mencakup identifikasi kerawanan, penilaian risiko, penyusunan langkah pencegahan dan mitigasi, pemantauan pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap kendala maupun keberhasilan pengawasan.
Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa pelaksanaan pengawasan logistik harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022.
Ia menegaskan bahwa kewenangan pengadaan dan pengelolaan logistik berada pada KPU. Sementara itu, Bawaslu bertugas mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, melakukan langkah pencegahan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
Herwyn juga menekankan bahwa pengawasan yang efektif tidak cukup hanya menemukan kesalahan setelah permasalahan terjadi. Pengawas harus mampu mengenali potensi risiko dan melakukan pencegahan sejak awal. Untuk mendukung hal tersebut, pengalaman pengawasan sebelumnya perlu dievaluasi dan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan materi pembelajaran, menyusun instrumen pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan kompetensi jajaran pengawas pemilu.
Menutup arahannya, Herwyn berharap kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II dapat menghasilkan penguatan substansi materi, pengembangan instrumen pengawasan logistik berbasis risiko, serta pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas pengawas pemilu.
Bawaslu RI