Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Dorong Pengelolaan Anggaran dan BMN Bawaslu yang Akuntabel untuk Wujudkan Good Governance

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat membuka Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menegaskan bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara sekaligus mengelola Barang Milik Negara (BMN) memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pengelolaannya dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap anggaran yang digunakan maupun aset yang berada dalam penguasaan lembaga harus memiliki kejelasan, mulai dari sumber, penggunaan, pencatatan, hingga pertanggungjawabannya.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip good governance di lingkungan organisasi.

Herwyn menjelaskan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan maupun BMN harus dilakukan secara jelas pada setiap jenjang organisasi. Ketua dan anggota Bawaslu memiliki peran dalam memberikan arahan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kelembagaan.

Ia juga menekankan bahwa akuntabilitas keuangan dan BMN merupakan tanggung jawab bersama dan tidak semata-mata menjadi tugas unit teknis tertentu. Pada tingkat provinsi, koordinator divisi yang membidangi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta organisasi perlu memastikan aspek pengawasan kelembagaan dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas sekretariat melalui koordinasi bersama kepala sekretariat.

Herwyn yang juga merupakan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Organisasi Bawaslu tersebut menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal. Terlebih pada masa di luar tahapan pemilu, waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem, memperbaiki pencatatan, menyelesaikan berbagai pekerjaan yang masih tertunda, serta mencegah terulangnya permasalahan yang sebelumnya ditemukan.

Menurutnya, proses rekonsiliasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada kesesuaian data, tetapi juga diarahkan untuk membangun tata kelola organisasi yang dapat dipercaya. Keakuratan data, ketertiban pengelolaan aset, serta keandalan laporan keuangan dinilai dapat mendukung integritas kelembagaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Herwyn berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan data keuangan dan BMN yang valid, terbaru, serta memiliki integritas. Selain itu, berbagai persoalan terkait penatausahaan BMN yang berasal dari jajaran daerah diharapkan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara terarah.

Ia juga meminta agar hasil kegiatan ditindaklanjuti melalui daftar penyelesaian yang jelas. Daftar tersebut perlu memuat permasalahan yang ditemukan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta bukti atas penyelesaian masalah. Forum rekonsiliasi juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas bagi jajaran sekretariat dalam mendukung pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih tertib dan akuntabel.

Sumber: Bawaslu RI

Tag
BMN
barang milik negara
Herwyn JH Malonda