GKR Hemas Apresiasi Srikandi Bawaslu Perjuangkan Keterwakilan Perempuan
|
JAKARTA — Perempuan yang berkiprah di lembaga pengawas pemilu perlu memperoleh peluang setara untuk menempati jabatan strategis. Penilaian terhadap kepemimpinan, menurut GKR Hemas, harus didasarkan pada kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan bersaing, bukan pada stereotip gender.
Hal tersebut disampaikan GKR Hemas saat memberikan sambutan kunci dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu pada 2026 terkait Pemilu 2024, keterwakilan perempuan sebagai komisioner permanen baru mencapai sekitar 22 persen. Sementara itu, jumlah staf perempuan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah berada di kisaran 50 persen.
Menjelang Pemilu 2029, GKR Hemas menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperkuat oleh Bawaslu. Salah satunya adalah mendorong kepemimpinan perempuan melalui pemberian kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan strategis serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi perempuan pengawas pemilu juga perlu dilakukan. Penguatan tersebut mencakup kemampuan kepemimpinan, pemahaman substansi kepemiluan, komunikasi publik, hingga pemanfaatan teknologi digital.
GKR Hemas juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi publik yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, Bawaslu perlu menciptakan lingkungan pengawasan yang aman dan bebas dari kekerasan, disertai mekanisme pencegahan serta penanganan yang mengutamakan perlindungan korban. Konsolidasi dan solidaritas perempuan pengawas pemilu di setiap tingkatan juga harus terus diperkuat.
Ia mengingatkan bahwa persoalan kekerasan dan diskriminasi tidak boleh diabaikan karena masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam beraktivitas di ruang publik, termasuk ranah politik dan digital. Perempuan yang menyampaikan pendapat maupun menjalankan tugas pengawasan masih menghadapi berbagai bentuk intimidasi, pelecehan, perundungan, ujaran kebencian, hingga serangan yang menyasar identitas gender.
Menurut GKR Hemas, kondisi tersebut perlu ditangani melalui tindakan konkret. Upaya yang diperlukan meliputi penyediaan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan bagi perempuan yang mengalami kekerasan atau diskriminasi.
Dalam kesempatan tersebut, perempuan kelahiran Jakarta itu juga mengajak perempuan pengawas pemilu agar tidak sekadar menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan pemilu, tetapi turut mengambil peran dalam mendorong perubahan demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa perjuangan perempuan tidak berhenti ketika berhasil menduduki suatu jabatan. Lebih dari itu, kewenangan yang dimiliki perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan, memperluas kesempatan, serta membuka ruang bagi perempuan lainnya agar dapat berkontribusi.
GKR Hemas berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat peran perempuan pengawas pemilu sehingga semakin berdaya dan memiliki kontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Bawaslu RI