Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Herwyn Tekankan Akuntabilitas Bawaslu dalam Pengelolaan Anggaran
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan akuntabel di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, penggunaan anggaran negara serta penguasaan aset negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, mulai dari sumber, penggunaan, pencatatan, hingga pelaporannya.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dan setiap aset yang berada dalam penguasaan kita harus dapat dijelaskan asalnya, penggunaannya, pencatatannya, sampai dengan pertanggungjawabannya,” ujar Herwyn saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9/2026).
Herwyn menyampaikan bahwa pengelolaan yang tertib tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari penerapan good governance dalam kehidupan organisasi sehari-hari.
Dia menekankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang organisasi. Ketua dan anggota Bawaslu, misalnya, memiliki peran dalam memberikan arah sekaligus melakukan pengawasan terhadap kelembagaan.
“Akuntabilitas keuangan dan BMN harus menjadi perhatian seluruh organisasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit teknis,” tegasnya.
Khusus di tingkat provinsi, Herwyn meminta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi memastikan perhatian kelembagaan terhadap pengelolaan keuangan dan BMN berjalan selaras dengan tugas sekretariat. Hal tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui koordinasi yang efektif dengan kepala sekretariat.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Organisasi Bawaslu tersebut juga mengajak jajaran untuk menjadikan kegiatan rekonsiliasi sebagai momentum melakukan evaluasi dan pembenahan. Masa di luar tahapan pemilu, kata dia, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem, memperbaiki pencatatan, menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, serta mencegah terulangnya berbagai kelemahan pada periode selanjutnya.
“Rekonsiliasi harus membawa kita dari sekadar mencocokkan data menuju tata kelola yang dapat dipercaya. Data yang benar, aset yang tertib, dan laporan yang andal pada akhirnya akan memperkuat integritas organisasi serta menjaga kepercayaan publik kepada Bawaslu,” ujarnya.
Herwyn berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan data keuangan dan BMN yang valid, mutakhir, serta memiliki integritas. Selain itu, berbagai persoalan operasional terkait penatausahaan BMN yang disampaikan dari daerah diharapkan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara sistematis.
“Saya ingin ada daftar tindak lanjut yang jelas. Di dalamnya harus terlihat apa masalahnya, siapa penanggung jawabnya, kapan batas waktunya, dan apa bukti penyelesaiannya. Selain itu, forum ini juga harus membantu memetakan kebutuhan penguatan kapasitas jajaran sekretariat,” ungkapnya.
Sumber: Bawaslu RI