Demokrasi Jabar Masih Baik, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Jadi Tantangan Menuju Pemilu 2029
|
Bandung – Kondisi demokrasi di Jawa Barat masih tergolong baik. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, Jawa Barat mencatat skor 80,86, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 78,19. Meski demikian, penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat masih menjadi pekerjaan penting menjelang Pemilu 2029.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat menyebut capaian IDI tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Perubahan skor dibandingkan tahun sebelumnya juga menjadi perhatian dalam menentukan langkah perbaikan ke depan.
Evaluasi demokrasi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian skor. Data yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai pijakan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sejumlah indikator yang masih membutuhkan penguatan.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Ruliadi, mengatakan evaluasi berbasis data penting dilakukan agar kebijakan penguatan demokrasi dapat disusun secara lebih terarah.
“Evaluasi demokrasi menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan berbasis data untuk memastikan kualitas demokrasi terus berkembang,” ujar Ruliadi dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kabupaten Bandung, Kamis (3/9/2026).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kapasitas lembaga demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan institusi dalam menjaga integritas proses demokrasi, meningkatkan keterbukaan, sekaligus membangun kepercayaan publik.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menilai kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen lainnya juga memiliki peran penting.
“Indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan itu tidak hanya bergantung pada kerja-kerja kelembagaan penyelenggara pemilu,” kata Zacky.
Karena itu, peningkatan partisipasi publik perlu terus didorong. Masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga ikut mengawasi setiap tahapan dan proses demokrasi.
Bawaslu bersama Bakesbangpol Jawa Barat mendorong penguatan pendidikan politik, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta evaluasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Partisipasi masyarakat dinilai memiliki posisi penting dalam demokrasi karena keterlibatan warga tidak berhenti pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap keseluruhan proses pemilu.
Sumber: Bawaslu Jabar