Bukan Sekadar Simpan Dokumen, Usep Dorong JDIH Jadi Bank Pengetahuan Kepemiluan humas
|
BANDUNG — Penguatan pengelolaan kajian hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Bawaslu. Keduanya diperlukan untuk mendukung penyusunan analisis hukum yang tepat sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses informasi hukum secara terbuka dan terstruktur.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bertema “Optimalisasi Kajian Hukum dan Pengelolaan JDIH sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Bawaslu” yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Kepala Subbagian Hukum, serta staf pengelola JDIH dari 27 Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kajian hukum dan JDIH memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Kajian hukum menghasilkan analisis dan rekomendasi berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan JDIH menjadi sarana untuk menyimpan, mengelola, serta menyebarluaskan berbagai produk hukum kepada masyarakat.
Usep menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH perlu dikembangkan agar tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga sumber informasi dan pengetahuan hukum kepemiluan yang mudah diakses. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat, akademisi, maupun jajaran pengawas pemilu dapat memperoleh informasi mengenai peraturan, putusan, hingga perkembangan penanganan pelanggaran pemilu.
Ia juga mengarahkan jajaran divisi hukum di tingkat kabupaten/kota untuk mulai mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berkembang menjelang Pemilu 2029. Perhatian khusus perlu diberikan pada isu kejahatan siber dan perkembangan teknologi informasi yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pemilu.
Menurut Usep, hasil kajian hukum harus dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Hasil tersebut dapat dikembangkan menjadi pendapat hukum (legal opinion), rekomendasi kebijakan, bahan pelatihan bagi aparatur, maupun materi sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Andika Pratama, menyampaikan bahwa penguatan JDIH bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi hukum. Pemanfaatannya diharapkan dapat menjangkau lingkungan internal Bawaslu sekaligus pihak eksternal, termasuk para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Materi berikutnya disampaikan oleh Ucu Saepurridwan dari Tim Pengelola JDIH Biro Hukum Bawaslu RI. Ia menekankan perlunya perubahan pola kerja pengelola JDIH agar lebih aktif dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum. Pelaksanaan tugas tersebut juga harus mengacu pada ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022.
Ucu menjelaskan bahwa pengelola JDIH di daerah tidak cukup hanya menunggu dokumen untuk diunggah ke dalam portal. Mereka perlu secara aktif mengikuti perkembangan produk hukum serta memastikan ketersediaan referensi yang dapat digunakan ketika lembaga membutuhkan bahan untuk menyusun kajian hukum.
Selain pengelolaan dokumen, Ucu turut menyoroti pentingnya keseragaman dalam penyusunan abstrak dokumen hukum dan putusan. Menurutnya, ringkasan putusan perlu disusun dengan struktur yang jelas agar informasi di dalamnya mudah dipahami dan ditelusuri oleh pengguna JDIH.
Ia menerangkan bahwa abstrak putusan harus memuat tiga bagian utama. Bagian pertama berisi identitas pelapor dan dasar kewenangan lembaga, bagian kedua menjelaskan pokok perkara beserta pertimbangan hukum, sedangkan bagian terakhir memuat amar putusan secara lengkap. Dalam pemaparannya, Ucu juga menyampaikan apresiasi atas capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Bawaslu sebesar 95,10 serta nilai e-Report JDIH yang mencapai 90.
Terkait publikasi hasil kajian hukum mengenai persoalan aktual di daerah, Ucu mengingatkan agar setiap pengelola memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum menyebarluaskan dokumen kepada publik. Menurutnya, kajian hukum tetap perlu dilakukan untuk merespons perkembangan persoalan di wilayah masing-masing. Namun, keputusan untuk memublikasikannya melalui JDIH harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap kelembagaan serta mengikuti ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan oleh PPID.
Selanjutnya, Tim Teknis JDIH Bawaslu RI, Ayatullah, memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan portal terpadu jdih.bawaslu.go.id. Materi yang disampaikan meliputi proses pengelolaan portal, tahapan verifikasi dokumen secara berjenjang, pembaruan keterkaitan dokumen hukum yang masih berlaku, hingga pengamanan akun administrator untuk mengurangi risiko serangan siber.
Dalam rapat tersebut, peserta juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan pengelolaan JDIH di daerah. Beberapa hal yang dibahas antara lain pembagian jadwal verifikasi dokumen di tingkat provinsi serta penyesuaian format telaah staf agar sesuai dengan tata naskah dinas dan pedoman advokasi hukum Bawaslu.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kemampuan jajaran pengelola hukum dan JDIH di seluruh kabupaten/kota. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan informasi hukum yang lebih tertib, mudah diakses, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan Bawaslu.
Bawaslu Jabar