Bawaslu Terbitkan Kompilasi Tafsir Putusan MK PHPU Legislatif 2024

Depok — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menerbitkan buku Kompilasi Tafsir Konstitusional dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024. Buku ini menjadi rujukan strategis dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu ke depan.

Kompilasi tersebut memuat analisis atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai bersifat landmark dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Legislatif 2024. Tidak hanya merangkum amar putusan, buku ini juga mengulas tafsir konstitusional serta perintah hakim (judicial order) yang membentuk standar dan arah baru dalam praktik kepemiluan nasional.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, Mahkamah Konstitusi meregistrasi ratusan perkara PHPU. Dari keseluruhan perkara tersebut, terdapat 45 perkara yang dikabulkan dan kemudian dianalisis secara mendalam dalam buku ini. Putusan-putusan tersebut dipandang memberikan solusi konstitusional atas berbagai persoalan penyelenggaraan pemilu, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Secara sistematis, kompilasi ini mengelompokkan putusan MK ke dalam 13 klaster permasalahan. Di antaranya meliputi persoalan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu, sistem noken, perlindungan hak pilih, persyaratan pencalonan, hingga keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap. Klasterisasi ini menunjukkan titik-titik rawan yang perlu mendapat perhatian serius pada pemilu mendatang.

Buku ini juga menegaskan posisi penting Bawaslu dalam perkara PHPU. Keterangan Bawaslu dalam persidangan Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai bagian integral dari konstruksi fakta dan hukum, yang membantu hakim dalam memeriksa perkara secara cepat, objektif, dan akuntabel. Dalam sejumlah putusan, Mahkamah bahkan menjadikan hasil pengawasan serta putusan Bawaslu sebagai rujukan utama dalam pertimbangannya.

Penerbitan kompilasi ini diharapkan menjadi instrumen pembelajaran kelembagaan bagi Bawaslu di semua tingkatan, sekaligus referensi bagi akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan pemilu. Lebih jauh, substansi buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan regulasi serta penguatan desain pengawasan pemilu menuju pemilu yang lebih berintegritas.

Melalui dokumentasi dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemilu yang berlangsung sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Unduh Buku Kompilasi Tafsir Putusan MK PHPU Legislatif 2024 di sini : https://drive.google.com/file/d/1daxFOZlLRPVfewgbdYqM55FHI8tZZRNl/view?usp=sharing