Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Siapkan Pengawasan E-Voting untuk Melindungi Hak Pilih Kelompok Rentan

1

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Seminar Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting di Indonesia yang digelar Perludem di Jakarta, Senin, (14/9/2026).
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Menanggapi rencana penggunaan pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilu 2029, Bawaslu mulai menyiapkan instrumen dan standar pengawasan yang diperlukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan teknologi dalam pemungutan suara tetap menjamin hak politik seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok penyandang disabilitas.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama dalam pengawasan e-voting adalah memastikan setiap warga tetap memperoleh hak pilih secara setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Hal tersebut disampaikan Lolly dalam Seminar Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting di Indonesia yang diselenggarakan Perludem di Jakarta, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengawasan Bawaslu akan diarahkan untuk memastikan penerapan sistem tersebut tetap sesuai dengan prinsip konstitusional dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Lolly juga menyoroti persoalan kesenjangan infrastruktur teknologi. Apabila akses jaringan dan fasilitas digital belum tersedia secara merata, penerapan e-voting berpotensi menyulitkan masyarakat di wilayah 3T maupun pemilih dari kelompok disabilitas. Selain infrastruktur, kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi digital juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Menurut Lolly, edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara luas sebelum sistem e-voting diterapkan. Pemilih harus memahami cara menggunakan sistem sekaligus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa pilihan yang diberikan telah tercatat dengan benar. Edukasi tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan suara menjadi tidak sah.

Untuk mendukung pengawasan terhadap rencana penerapan e-voting, Bawaslu telah menyusun kerangka kerja yang terdiri dari tiga aspek utama.

Aspek pertama adalah pengujian kesiapan wilayah. Tahap ini mencakup audit dan sertifikasi yang dilakukan secara independen sebelum sistem e-voting digunakan. Apabila suatu wilayah dinilai belum memenuhi persyaratan kesiapan, penerapan e-voting tidak diperbolehkan.

Aspek kedua berkaitan dengan pengawasan langsung pada hari pemungutan suara. Pengawasan tersebut dilengkapi dengan mekanisme pelaporan secara cepat apabila ditemukan gangguan atau indikasi anomali dalam sistem digital yang digunakan.

Sementara aspek ketiga adalah keterverifikasian sistem. Bawaslu mendorong adanya bukti fisik dari hasil pemungutan suara serta sertifikasi ulang yang dilakukan oleh lembaga independen dan tidak memiliki keterikatan dengan penyedia teknologi atau vendor.

Lolly juga menjelaskan bahwa diperlukan mekanisme alternatif apabila terjadi gangguan serius pada sistem. Jika sistem mengalami kegagalan, proses pemungutan suara dapat dihentikan sementara atau dialihkan kembali menggunakan metode manual untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap dapat dilaksanakan.

Bawaslu memiliki dasar kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai metode penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu akan memastikan setiap perubahan metode pemungutan suara tetap berada dalam koridor pengawasan dan perlindungan hak pilih masyarakat.

Sumber : Bawaslu RI

Tag
e-voting