Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Perkuat Penerapan Manajemen Talenta untuk Pengisian Jabatan

1

Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, saat membuka kegiatan Piloting Sosialisasi dan Pemutakhiran Data ASN dalam rangka Implementasi Manajemen Talenta di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Barat di Bandung, Kamis (29/10/2026).

BANDUNG — Bawaslu mulai memperkuat penerapan manajemen talenta sebagai dasar dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, menjelaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan di berbagai tingkatan Bawaslu akan mengacu pada sistem manajemen talenta. Penerapan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan kick-off manajemen talenta yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Hal itu disampaikan La Bayoni saat membuka kegiatan Piloting Sosialisasi dan Pemutakhiran Data ASN dalam rangka Implementasi Manajemen Talenta di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Barat di Bandung, Kamis (29/10/2026).

Ia menyampaikan bahwa usulan pengisian jabatan yang telah diajukan sebelum kebijakan manajemen talenta diterapkan, tetapi belum sampai pada proses pelantikan, juga perlu mengikuti mekanisme baru tersebut. Meski demikian, pengisian jabatan tetap dimungkinkan apabila terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak dengan memperhatikan arahan pimpinan dan kepentingan kelembagaan.

La Bayoni menuturkan bahwa sosialisasi secara langsung di sejumlah daerah percontohan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada jajaran Bawaslu mengenai pelaksanaan manajemen talenta. Ia menegaskan bahwa penunjukan daerah percontohan bukan merupakan bentuk penghargaan, melainkan langkah untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan jabatan yang masih belum terisi.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal agar proses pengisian jabatan dapat dipersiapkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret.

Lebih lanjut, La Bayoni mengingatkan bahwa setiap pengisian jabatan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan kepangkatan dan aturan mengenai pola hubungan kerja di lingkungan Bawaslu juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, Ketua dan Anggota Bawaslu serta Kepala Sekretariat di setiap tingkatan diharapkan memahami ketentuan tersebut sebelum mengajukan calon pejabat.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan turut difokuskan pada pemahaman kebijakan manajemen talenta dan mekanisme pemutakhiran data aparatur sipil negara (ASN). Materi yang dibahas mencakup proses verifikasi data serta koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

La Bayoni berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dan koordinasi bagi seluruh jajaran dalam mempersiapkan penerapan manajemen talenta. Dengan demikian, kebutuhan sumber daya manusia dan dukungan organisasi dapat dipenuhi secara lebih terarah untuk menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi antarsatuan kerja agar berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan dapat dibahas dan diselesaikan bersama.

Bawaslu RI