Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Perkuat Kompetensi Pengelola Data untuk Penyusunan IKP 2029

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu, di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI

JAKARTA — Bawaslu terus meningkatkan kemampuan pengelola data di seluruh unit kerja sebagai langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dan dianalisis memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan metodologi serta pemetaan potensi kerawanan pemilu secara akurat.

Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan IKP. Menurutnya, data yang tidak valid dapat memengaruhi hasil analisis dan menghasilkan pemetaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, proses seleksi dan pemeriksaan data perlu dilakukan secara cermat sebelum digunakan.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat menutup kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia mengingatkan peserta agar tidak memasukkan data yang tidak layak ke dalam proses pengolahan. Prinsip garbage in, garbage out menjadi pengingat bahwa kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Herwyn menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan pengelola data merupakan bagian dari persiapan Bawaslu dalam merancang metodologi IKP 2029 sejak awal. Persiapan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan penelitian dan pemetaan kerawanan pemilu, baik untuk kepemimpinan saat ini maupun periode selanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan metodologi IKP perlu menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan perkembangan politik. Perubahan ketentuan dalam undang-undang pemilu, misalnya, dapat menimbulkan potensi persoalan baru yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini.

Menurut Herwyn, IKP perlu terus dikembangkan agar mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi Bawaslu. Dengan data yang dikelola dan diperbarui secara berkelanjutan, potensi kerawanan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain penguatan pengelolaan data, Herwyn turut mendorong Bawaslu provinsi untuk terlibat dalam pengembangan kajian dan pembaruan informasi kerawanan pemilu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya unit atau lembaga penelitian, agar kajian yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik dan dinamika daerah.

Pada kesempatan tersebut, Herwyn juga menekankan peran penting pengelola data dalam menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Untuk mendukung tugas tersebut, para pengelola data diharapkan terus mengembangkan kemampuan melalui pembelajaran mandiri, peningkatan keterampilan analisis, dan pemahaman terhadap berbagai metode pengolahan data.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan peningkatan kompetensi sebagai bagian dari kontribusi dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat menjadi bekal dalam memahami proses pengelolaan data hingga penyusunan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu.

Bawaslu RI