Bawaslu Kembangkan Sistem Informasi IKP 2029, Dorong Integrasi Data dan Pemetaan
|
DEPOK — Bawaslu mulai mengembangkan sistem pengolahan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berbasis digital sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan IKP 2024. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menjelaskan bahwa pengolahan data sebelumnya yang masih mengandalkan Microsoft Excel secara manual menimbulkan sejumlah kendala, seperti keterlambatan proses, perbedaan format data, dan kesulitan dalam menelusuri informasi.
Menurut Yusti, pengembangan sistem digital diperlukan untuk mendukung penyusunan IKP 2029 yang akan menggunakan pendekatan running index. Melalui metode ini, data kerawanan pemilu akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan berdasarkan enam dimensi yang telah ditentukan.
Hal tersebut disampaikan Yusti dalam kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pemetaan Kerawanan Pemilu di Depok, Selasa (3/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tengah menyiapkan platform digital yang mampu mengelola data secara bersamaan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pengembangan sistem informasi tersebut mengacu pada Keputusan Bawaslu Nomor 228/PM.00/K1/11/2025 dengan menerapkan enam prinsip mutu data. Upaya ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029 serta mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan pelindungan data pribadi.
Yusti menegaskan bahwa kualitas data perlu dijaga melalui sistem yang memiliki mekanisme validasi, pencatatan riwayat perubahan, serta persetujuan secara berjenjang. Dengan mekanisme tersebut, setiap data yang masuk dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan sebelum digunakan dalam pemetaan kerawanan pemilu.
Dalam pengembangannya, Bawaslu juga mengintegrasikan sistem informasi tersebut dengan portal SIPEKAPILU. Integrasi ini dilakukan untuk menghindari penggunaan sumber data yang sama secara berulang atau duplikasi data. Proses kerja sistem dirancang mulai dari pengisian instrumen secara digital, pengolahan data otomatis, pemeriksaan bertahap, hingga penyajian peta kerawanan pemilu.
Selain pengembangan sistem, pembahasan dalam kegiatan tersebut turut mencakup pengaturan hak akses pengguna, peningkatan keamanan sistem, penyediaan fitur penggunaan secara offline, serta penyesuaian anggaran antara Puslitbangdiklat dan Pusdatin.
Melalui pengembangan sistem informasi ini, Bawaslu berharap proses pengumpulan dan pengolahan data kerawanan pemilu dapat berlangsung lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Sistem tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menyusun langkah pencegahan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil.
Bawaslu RI