Bawaslu Jabar Perkuat Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Bersama Lintas Instansi
|
Bandung — Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Akurasi daftar pemilih tidak cukup hanya mengandalkan data dari penyelenggara pemilu, tetapi perlu didukung informasi faktual dari sejumlah instansi yang memiliki data kependudukan dan sektoral.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah instansi lintas sektor di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (10/9/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, mengatakan pengawasan terhadap PDPB pada masa di luar tahapan pemilu merupakan bagian penting dari upaya memastikan hak pilih warga tetap terlindungi.
“Data adalah sumber utama pengawasan. Kami membutuhkan dukungan data riil dari para stakeholder, mulai dari pencatatan warga meninggal, narapidana di lapas, pernikahan di bawah umur, hingga alih status TNI dan Polri,” ujar Nuryamah.
Menurut Nuryamah, Bawaslu Jawa Barat secara berkala melakukan pengawasan terhadap perubahan data pemilih melalui uji petik lapangan di 27 kabupaten/kota. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan laporan melalui posko pengaduan guna menemukan potensi masalah data pemilih sejak dini.
Dari perspektif administrasi kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berly Hamdadin, menyampaikan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai 52,59 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP tercatat lebih dari 38 juta orang.
Berly menegaskan bahwa prinsip dasar PDPB adalah memastikan setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak pilih yang tercatat secara tepat dan tidak terjadi pencatatan ganda.
“Landasan PDPB adalah menjaga prinsip one man, one vote, one value. Kuncinya berada pada ketunggalan NIK yang spesifik untuk membersihkan data ganda serta memverifikasi peristiwa kependudukan secara berkelanjutan,” kata Berly.
Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat, Ummi, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam proses pemutakhiran data pemilih secara mandiri, terutama karena tidak adanya badan ad hoc pada masa nontahapan.
Kondisi tersebut semakin kompleks di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Selain persoalan perpindahan penduduk, terdapat pula potensi data pemilih ganda di luar negeri serta kebutuhan pencatatan pemilih yang berada di lokasi khusus, seperti lembaga pemasyarakatan dan pondok pesantren.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas status anggota aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri. Selain itu, dilakukan pemetaan data santri dan perkawinan di bawah usia 17 tahun bersama Kementerian Agama, serta penelusuran status warga negara asing dan kemungkinan kewarganegaraan ganda bersama Kantor Wilayah Keimigrasian.
Namun, proses pemutakhiran masih menghadapi persoalan di tingkat masyarakat. Kesadaran warga untuk melaporkan perubahan status kependudukan, seperti penerbitan akta kematian maupun perubahan alamat akibat perpindahan domisili, dinilai masih perlu ditingkatkan.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses penghapusan data pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara cepat dan tepat.
Melalui koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga, Bawaslu Jawa Barat berupaya memperkuat pengawasan terhadap daftar pemilih secara berkelanjutan. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hak pilih masyarakat tetap terlindungi.
Sumber: Bawaslu Jabar