Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jabar Perkuat Pencegahan Sengketa melalui Mediation Clinic dan Pengawasan Data Partai Politik

1

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto memaparkan penguatan mitigasi sengketa proses pemilu melalui Mediation Clinic dan integrasi pengawasan PDPPB di hadapan jajaran pengawas Bawaslu kab/kota, Kab. Bandung (14/9/2026)

KOTA BANDUNG — Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan upaya pencegahan sengketa proses pemilu melalui penguatan layanan konsultasi Mediation Clinic dan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB). Kedua pendekatan tersebut diintegrasikan sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi permasalahan kepemiluan sebelum memasuki tahapan pemilu.

Penguatan program dilakukan melalui lima kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan konsolidasi pengawasan yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Sukabumi pada 20 Agustus, Kota Cirebon pada 24 Agustus, Kabupaten Purwakarta pada 10 September, Kabupaten Bandung pada 14 September, serta Kota Tasikmalaya pada 1 Oktober. Rangkaian agenda ini melibatkan pimpinan dan jajaran sekretariat penyelesaian sengketa dari 27 Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus penggagas program, Harminus Koto, menyampaikan bahwa pencegahan sengketa perlu dilakukan melalui keterbukaan komunikasi dan pengawasan yang mengandalkan ketepatan data. Menurutnya, pengawas pemilu harus mampu mengenali berbagai kemungkinan persoalan sejak awal, seperti ketidaksesuaian data, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan persyaratan, kepengurusan ganda, hingga keabsahan dokumen administrasi partai politik.

Ia juga menekankan bahwa setiap potensi permasalahan perlu dianalisis secara cermat dengan memperhatikan objek sengketa, pihak-pihak yang terlibat, batas kewenangan Bawaslu, serta jalur penyelesaian hukum yang dapat ditempuh.

Mediation Clinic sebagai Ruang Konsultasi Kepemiluan

Melalui program Mediation Clinic, Bawaslu kabupaten/kota didorong untuk menghadirkan layanan konsultasi sekaligus edukasi hukum kepemiluan bagi partai politik, baik calon peserta maupun peserta pemilu. Layanan ini diharapkan dapat membantu partai politik memahami proses penyelesaian sengketa, mulai dari kedudukan hukum pemohon, ketentuan pengajuan permohonan, hingga batas waktu penyelesaian perkara.

Konsultasi tersebut mencakup berbagai tahapan pemilu, di antaranya pendaftaran, verifikasi, pencalonan, dan kampanye. Dengan adanya layanan ini, partai politik diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih awal mengenai ketentuan yang berlaku sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan.

Sebagai bentuk pelaksanaan di daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk membentuk unit pelaksana Mediation Clinic. Pelaksanaannya dikoordinasikan melalui kerja sama divisi dan subbagian penyelesaian sengketa sebagai penanggung jawab. Dukungan operasional juga disiapkan melalui penyediaan fasilitas konsultasi, jadwal layanan berkala, buku register, serta mekanisme pelaporan secara berjenjang.

SIGAP PDPPB Perkuat Pengawasan Berbasis Data

Selain pengembangan layanan konsultasi, Bawaslu Jawa Barat juga memperkuat pengawasan PDPPB Semester I Tahun 2026. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan mencocokkan data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), hasil verifikasi faktual di lapangan, koordinasi dengan pengurus partai politik, serta data pemutakhiran yang dimiliki KPU.

Langkah tersebut bertujuan untuk memeriksa keabsahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai politik dan memastikan keberadaan kantor tetap sesuai dengan ketentuan.

Dari proses pengawasan tersebut, Bawaslu Jawa Barat mengembangkan inovasi SIGAP PDPPB atau Strategi Integrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan untuk Mitigasi Sengketa Proses Pemilu. Inovasi ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan tahapan pengawasan, mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, hingga pemantauan tindak lanjut yang dilakukan secara berkelanjutan antarsemester.

Harminus Koto menjelaskan bahwa melalui SIGAP PDPPB, hasil pengawasan tidak hanya berhenti pada pencatatan dalam alat kerja maupun penyusunan laporan. Data yang telah diperiksa dan dipastikan keabsahannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan peringatan dini (early warning) kepada KPU dan partai politik agar segera melakukan perbaikan sebelum tahapan pemilu dimulai.

Integrasi Mediation Clinic dan SIGAP PDPPB menjadi bagian dari langkah Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam membangun sistem pencegahan sengketa yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Melalui penguatan konsultasi hukum serta pengawasan berbasis data, Bawaslu berharap potensi persoalan dapat diketahui lebih awal sehingga pelaksanaan pemilu mendatang dapat berlangsung secara tertib dan berintegritas.

Bawaslu Jabar 

Tag
BawasluJabar
PenyelesaianSengketa
JawaBarat