Bawaslu Jabar Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Pengawasan Data Pemilih
|
Bandung — Pengawasan terhadap kualitas data pemilih membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan kerja penyelenggara pemilu. Peran masyarakat dan kalangan akademisi dinilai penting untuk memastikan setiap warga yang memiliki hak pilih tetap mendapatkan perlindungan secara konstitusional.
Upaya tersebut dilakukan Bawaslu Jawa Barat melalui kegiatan Diseminasi Produk Hukum Bawaslu tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang digelar di Universitas Islam Nusantara (Uninus), Rabu (23/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu memperkenalkan dan membahas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi itu menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, termasuk pada periode di luar tahapan pemilu.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Yuyut Prayuti, mengatakan akurasi data pemilih memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat.
“Pemutakhiran data pemilih bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan jaminan hak konstitusional warga negara,” ujar Yuyut.
Anggota Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, menjelaskan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 menjadi landasan bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih.
“Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewajiban untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan,” kata Usep.
Selain menyosialisasikan regulasi, Bawaslu Jawa Barat juga membuka ruang dialog dengan perguruan tinggi. Masukan dari kalangan akademisi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi maupun pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Keterlibatan kampus dan masyarakat diharapkan dapat memperluas perspektif dalam pengawasan data pemilih. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan hak politik setiap warga negara tetap terlindungi.
Melalui kolaborasi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan masyarakat, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diharapkan dapat berlangsung secara lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.
Sumber: Bawaslu Jabar