Bawaslu Jabar Dorong Warga Desa Aktif dalam Pengawasan Pemilu
|
Sukabumi — Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga di tingkat desa memiliki peran penting dalam menjaga hak politik dan ikut mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Warga: Menguatkan Budaya Pengawasan Partisipatif di Tengah Masyarakat yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Senin (14/9/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, menjelaskan bahwa meskipun saat ini pemilu berada di luar tahapan, kegiatan pengawasan oleh Bawaslu tetap dilakukan. Masyarakat juga didorong untuk ikut berperan dalam proses pengawasan tersebut.
Menurut Nuryamah, masyarakat perlu memahami cara menyampaikan laporan yang benar dan bertanggung jawab. Laporan yang diberikan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil serta tidak digunakan sebagai sarana untuk kepentingan atau balas dendam politik.
Pada masa di luar tahapan pemilu, Bawaslu Jawa Barat menjalankan enam program prioritas yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Program tersebut antara lain penguatan kader pemula dan pengembangan posko forum warga. Masyarakat juga diajak untuk ikut memastikan data pemilih dalam keluarga tetap valid, termasuk melaporkan data warga yang telah meninggal melalui akta kematian.
Camat Kalapanunggal, R. Ade Akhsan Bratadireja, memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, masyarakat desa dapat menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing.
Warga diharapkan dapat lebih peka terhadap berbagai potensi permasalahan sejak awal sehingga kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat dapat dicegah. Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tahapan pemilu, tetapi juga dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Partisipasi masyarakat desa juga dapat mencakup perhatian terhadap keterbukaan program bantuan sosial, pelayanan fasilitas umum di desa, serta upaya menolak politik uang dalam berbagai bentuk.
Namun, pelaksanaan pengawasan partisipatif masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat mengenai aturan kepemiluan yang belum merata. Selain itu, sikap permisif terhadap praktik politik uang di sebagian masyarakat pedesaan juga masih menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui edukasi secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan berbasis masyarakat desa tersebut, Bawaslu Jawa Barat berupaya memperluas pemahaman warga mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu mencegah kecurangan sejak awal dan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, serta melibatkan masyarakat secara aktif.
Sumber Bawaslu Jawa Barat