Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Dorong Media Tetap Kritis dalam Menilai Kinerja Lembaga Pengawas Pemilu

1

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty memaparkan refleksi capaian kelembagaan dalam agenda Diskusi Media: Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun di Pangandaran, Kamis (3/9/2026).

Pangandaran — Hubungan antara Bawaslu dan media massa diharapkan tidak hanya sebatas kerja sama, tetapi juga menjadi ruang untuk memberikan penilaian dan kritik secara terbuka terhadap kinerja pengawasan pemilu. Kritik dari media dinilai penting untuk membantu menjaga integritas dan kualitas demokrasi.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi Media bertajuk “Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun” yang berlangsung di Pangandaran pada Kamis (3/9/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan masa di luar tahapan pemilu dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan Bawaslu periode 2022–2027. Menurutnya, evaluasi diperlukan sebelum masa kepemimpinan tersebut berakhir.

Lolly menegaskan bahwa kedekatan Bawaslu dengan media bukan bertujuan untuk mendapatkan pujian. Bawaslu justru membutuhkan media yang tetap menjaga independensi dan berani menyampaikan informasi secara kritis mengenai pekerjaan lembaga tersebut.

Menurut Lolly, proses evaluasi tidak cukup dilakukan oleh internal Bawaslu. Penilaian dari masyarakat dan media juga diperlukan agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan objektif.

Selama hampir lima tahun kepemimpinan berjalan, Bawaslu telah melakukan sejumlah penguatan dalam kelembagaan. Salah satunya adalah mengembangkan pengawasan partisipatif yang sebelumnya lebih banyak berbentuk kegiatan seremonial menjadi upaya yang diarahkan sebagai gerakan sosial.

Selain itu, Bawaslu melakukan standardisasi komunikasi publik dan kehumasan serta membangun protokol manajemen krisis yang dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi.

Upaya penguatan juga dilakukan di lingkungan internal Bawaslu. Salah satunya melalui penerbitan pedoman mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono, turut menyampaikan pandangannya mengenai peran media. Menurutnya, media dapat menjadi salah satu pihak yang memberikan gambaran mengenai kinerja dan kepemimpinan Bawaslu.

Totok menilai bahwa pekerjaan jurnalistik memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menyampaikan kebenaran serta memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mendapatkan perhatian.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja jurnalistik berbeda dengan kegiatan intelijen ataupun kepentingan tertentu. Menurutnya, proses jurnalistik seharusnya dilakukan melalui penelusuran fakta dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam melakukan evaluasi dan perbaikan, Bawaslu juga menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi kinerja. Hal tersebut membutuhkan keterbukaan dari internal lembaga untuk menerima kritik dan menyampaikan pandangan secara jujur.

Melalui kerja sama dengan media yang tetap kritis dan independen, Bawaslu berupaya mempertahankan berbagai capaian yang telah dibangun sekaligus melakukan perbaikan untuk memperkuat kelembagaan pada masa mendatang.

Sumber Bawaslu Jawa Barat

Tag
Bawaslu RI
Lolly Suhenty
Totok Haryono