Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Dorong IKP 2029 Berbasis Data Terintegrasi dan Pencegahan Konkret

1

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) alam Knowledge Sector Initiative (KSI) Sinkronisasi Pengetahuan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Gedung KPU RI, Jakarta. Senin (7/9/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong adanya perubahan arah kebijakan dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia menilai IKP perlu dikembangkan dari sistem yang hanya mencatat potensi kerawanan menjadi instrumen pengelolaan risiko yang dapat digunakan secara aktif dan berkelanjutan.

Menurut Bagja, IKP di masa mendatang tidak cukup hanya menggambarkan atau merefleksikan kondisi kerawanan yang telah terjadi. Indeks tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi risiko sekaligus membantu melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Bagja dalam kegiatan Knowledge Sector Initiative (KSI) mengenai Sinkronisasi Pengetahuan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang berlangsung di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bagja menekankan perlunya memperkuat pengelolaan serta integrasi data antarinstansi. Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu Bawaslu menghasilkan pemetaan kerawanan yang lebih akurat, valid, dan dapat diukur.

Ia juga menyampaikan pentingnya membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Bawaslu, kata Bagja, mendorong adanya kerja sama formal dengan sejumlah instansi, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri serta kepolisian. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber data sekaligus mendukung penyusunan instrumen pemetaan kerawanan pemilu.

Bagja menegaskan bahwa hasil pemetaan melalui IKP tidak seharusnya hanya menjadi data dalam bentuk angka atau statistik. Informasi tersebut perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan pencegahan yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

Dengan demikian, setiap hasil pengukuran risiko dalam IKP diharapkan dapat menghasilkan arahan pencegahan yang jelas, terukur, dan dapat dihubungkan dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Selain persoalan integrasi data dan strategi pencegahan, Bawaslu juga memandang perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan bentuk kerawanan baru dalam IKP 2029. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain ancaman di ruang digital, seperti disinformasi, teknologi deepfake, praktik politik uang melalui sarana digital, hubungan kekuasaan, serta kemampuan lembaga dalam merespons berbagai potensi kerawanan tersebut.

Melalui kerja sama dan pertukaran pengetahuan dalam KSI, Bawaslu berharap penyelarasan antara IKP, IPP, dan IKEPP dapat semakin diperkuat. Integrasi ketiga instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan risiko pemilu secara lebih menyeluruh dan menjadi bagian dari upaya menghadapi berbagai tantangan menuju Pemilu 2029.

Sumber : Bawaslu RI

Tag
Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu
IKP
Kerawanan Pemilu
Pemilu 2029
Kebijakan Bawaslu