Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Diminta MK Sampaikan Pengawasan Syarat Cawapres 2024

1

Bawaslu sebagai pihak terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Permintaan tersebut disampaikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Sidang dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut membahas pemeriksaan pendahuluan. Dalam persidangan, hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dan Totok Hariyono. Permohonan perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma MS Sihombing.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta penyelenggara pemilu memberikan penjelasan mengenai persoalan yang disampaikan dalam permohonan.

Secara khusus, Saldi meminta Bawaslu menjelaskan tindakan pengawasan yang telah dilakukan terkait pemenuhan persyaratan calon wakil presiden tersebut. Penjelasan tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap persyaratan calon dalam proses pemilu.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo kemudian menyampaikan bahwa persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB. Agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon dan Bawaslu sebagai pihak terkait.

sumber : Bawaslu RI

Tag
sidang PHPU di MK
PHPU