Bawaslu Didorong Tak Sekadar Awasi Pemilu, tetapi Jadi Pengawal Demokrasi
|
Banjar — Aparatur pengawas pemilu didorong untuk tidak memandang tugasnya sebatas pekerjaan teknis yang berlangsung selama tahapan pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu diharapkan mampu menjalankan peran sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja pimpinan Bawaslu RI ke Kantor Bawaslu Kota Banjar, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, serta Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jawa Barat, Fereddy.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono, mengatakan pemilu pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjalankan proses pergantian kekuasaan. Namun, tanggung jawab pengawas pemilu memiliki cakupan yang lebih luas, yakni memastikan nilai keadilan tetap terjaga di tengah masyarakat.
“Kita ini bukan pekerja pemilu, kita adalah pekerja demokrasi. Pemilu itu hanya alat. Jadikan Banjar ini raut mukanya Bawaslu, karena kecil itu indah selama kita memahami tugas dan fungsi secara utuh,” ujar Totok.
Menurut Totok, keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Para pegawai tersebut dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan karena berada dalam jalur jabatan fungsional yang membutuhkan keahlian tertentu.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menilai peningkatan kapasitas dan perubahan cara pandang aparatur perlu terus dilakukan, termasuk ketika tidak sedang berada dalam tahapan pemilu.
“Perspektif kita hari ini akan menentukan arah kelembagaan ke depan. Perbanyak membaca hasil evaluasi, bangun ruang komunikasi, dan terus rawat lembaga ini agar kiprahnya nyata terlihat oleh masyarakat,” kata Lolly.
Menurutnya, organisasi dengan struktur yang lebih ramping juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah munculnya rasa puas terhadap capaian yang telah diraih, sehingga upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap tugas perlu terus dipelihara.
Karena itu, konsolidasi internal dan penguatan etika kelembagaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengawasan. Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi contoh pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, serta memiliki kedekatan dengan masyarakat.
Sumber: Bawaslu Jabar