Bawaslu Depok Terima Audiensi KPU, Evaluasi PDPB 2025 dan Persiapan 2026

Depok - Bawaslu Kota Depok menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam rangka evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sekaligus persiapan pelaksanaan PDPB Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Kamis (5/1/2026).

Audiensi dihadiri oleh jajaran pimpinan dan sekretariat KPU Kota Depok. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin menyampaikan progres pelaksanaan PDPB, khususnya upaya koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu hasil koordinasi yang telah dilakukan adalah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, yang menemukan sekitar 1.600 data pemilih berstatus meninggal dunia. Atas temuan tersebut, KPU Kota Depok akan menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian data pemilih dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih.

Bawaslu Kota Depok menyambut baik audiensi dan pemaparan yang disampaikan KPU Kota Depok sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi dan validitas data pemilih secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan informasi antar-lembaga guna meminimalkan potensi data pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Anggota Bawaslu Kota Depok selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas yang juga menjadi Penanggung Jawab Pengawasan PDPB, Andriansyah, mendorong KPU Kota Depok untuk memberikan perhatian khusus terhadap potensi pemilih dengan perubahan status, terutama terkait TNI dan Polri, baik yang baru masuk dinas maupun yang telah purna tugas. Bawaslu menilai bahwa perubahan alih status tersebut menjadi elemen data yang krusial karena berpengaruh langsung terhadap pemenuhan syarat sebagai pemilih.

Melalui evaluasi dan koordinasi ini, Bawaslu Kota Depok berharap proses PDPB ke depan dapat berjalan lebih akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih serta penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.