Bagja Soroti Urgensi Literasi Politik pada Masa Non-Tahapan Pemilu

Depok - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menekankan bahwa penguatan demokrasi harus terus dilakukan meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Menurutnya, periode non-tahapan justru menjadi ruang strategis bagi Bawaslu untuk mengintensifkan pendidikan politik serta menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bagja dalam diskusi publik bertajuk Penguatan Demokrasi di Masa Non-Tahapan Pemilu yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/1/2026). Ia menilai demokrasi tidak semata dimaknai sebagai aktivitas lima tahunan di bilik suara, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan kesadaran kritis masyarakat, terutama ketika tidak terpengaruh oleh dinamika politik praktis.

Dalam pemaparannya, Bagja menguraikan tiga pendekatan utama yang dijalankan Bawaslu untuk memperkuat fondasi demokrasi di masa jeda tahapan pemilu.

Pertama, pendidikan pemilih yang berkesinambungan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak politik serta mekanisme pelaporan pelanggaran kepemiluan. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas penggunaan hak pilih dapat meningkat sekaligus menekan potensi angka golput pada pemilu mendatang.

Kedua, penguatan partisipasi masyarakat. Bawaslu terus mendorong keterlibatan komunitas dan kelompok masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Peran aktif publik dinilai penting dalam memantau dinamika politik di lingkungan masing-masing secara mandiri dan berkelanjutan.

Ketiga, evaluasi regulasi yang inklusif. Bagja menekankan bahwa peninjauan terhadap aturan kepemiluan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar masukan yang dihimpun bersifat komprehensif. Evaluasi ini dilakukan dengan menelaah kembali celah hukum yang muncul pada pemilu sebelumnya untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan.

Di akhir pemaparannya, Bagja juga mengingatkan bahwa tantangan berupa hoaks dan disinformasi masih terus berkembang di ruang digital. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan platform digital serta organisasi masyarakat sipil guna mencegah penyebaran narasi yang berpotensi memecah belah.

Melalui berbagai upaya tersebut, Bawaslu berharap masyarakat semakin siap dan matang secara politik ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi menyesatkan.