Lompat ke isi utama

Berita

Audiensi dengan KSP, Bawaslu Dorong Integrasi Data Kependudukan

1

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, saat audiensi dengan KSP (Kantor Staf Presiden) di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Audiensi dengan KSP, Bawaslu Dorong Integrasi Data Kependudukan

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong adanya integrasi data kependudukan antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Upaya tersebut dinilai penting karena selama ini Bawaslu masih menghadapi kendala dalam mengakses dan memperoleh data kependudukan.

Hal itu disampaikan Ferdinand saat melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia berharap KSP dapat membantu mendorong integrasi data tersebut sehingga akses terhadap informasi kependudukan dapat lebih mudah diperoleh. Menurutnya, data pemilih merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Ferdinand menjelaskan, data kependudukan yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menyebabkan meningkatnya jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada hari pemungutan suara. Kondisi tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pemungutan suara ulang.

Situasi ini turut menambah beban jajaran pengawas pemilu di lapangan. Mereka harus bekerja lebih intensif untuk mengantisipasi data pemilih ganda sekaligus mencegah potensi pelanggaran melalui pengawasan yang didukung data akurat.

Sebagai langkah antisipasi, Ferdinand menyampaikan bahwa sepanjang 2026 Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi persoalan terkait data pemilih yang berpotensi kembali muncul pada Pemilu 2029.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Hera Nugurahayu menyampaikan apresiasi terhadap pemetaan kerawanan yang dipaparkan Bawaslu. Ia menilai informasi dan data yang disampaikan memberikan wawasan baru bagi KSP.

Hera juga menyatakan bahwa KSP sependapat mengenai pentingnya peran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di tingkat daerah. Oleh karena itu, metodologi penyusunannya perlu terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara optimal sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Meski prosesnya memiliki tingkat kerumitan tersendiri, KSP menyatakan akan mengkaji lebih lanjut hal tersebut.

Bawaslu RI