Algoritma Media Sosial Jadi Tantangan Baru Pemilu 2029, KPU dan Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif
|
Bandung – Perkembangan ruang digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan menjelang Pemilu 2029. Informasi yang beredar melalui media sosial dapat membentuk pandangan masyarakat dan turut memengaruhi cara pemilih menentukan pilihan politiknya.
Bawaslu Jawa Barat menilai pengawasan pemilu ke depan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak juga diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Penguatan Kelembagaan bagi stakeholder se-Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan partisipatif sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Zacky, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja lembaga penyelenggara. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pemilu yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyoroti perkembangan ruang digital yang semakin berpengaruh terhadap pembentukan pilihan politik masyarakat. Menurutnya, tantangan pemilu saat ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dengan informasi yang diterima masyarakat melalui media digital.
Masyarakat dihadapkan pada banyak informasi yang beredar dengan cepat. Kondisi tersebut membuat kemampuan untuk membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang belum tentu benar menjadi hal yang penting.
Ahmad juga mempertanyakan bagaimana masyarakat menentukan informasi yang dapat dipercaya serta alasan mengapa suatu informasi lebih mudah diterima dibandingkan informasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pemilu mendatang.
Arus informasi yang semakin cepat juga menjadi tantangan karena kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang valid maupun dugaan pelanggaran belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu perlu terus ditingkatkan.
Bawaslu kemudian memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif dengan memberikan ruang kepada masyarakat dan stakeholder untuk ikut terlibat. Kritik dan masukan dari publik juga menjadi bagian yang diperlukan untuk menjaga kualitas setiap tahapan pemilu.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, serta kelompok sipil, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi bagian dari kepedulian bersama terhadap proses demokrasi.
Sumber Bawaaslu Jawa Barat