Lompat ke isi utama

Berita

Undip Juara Debat Hukum Pemilu, Mahasiswa Didorong Perkuat Argumentasi

1

Tim Universitas Diponegoro (Undip) meraih juara pertama Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-VI Tahun 2026, setelah mengalahkan Universitas Indonesia (UI) pada babak final, Kamis (24/9/2026) malam. Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI.

Jakarta — Kompetisi Debat Hukum Pemilu kembali menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan memahami regulasi, menyusun argumentasi, sekaligus menyampaikan perbedaan pandangan secara etis.

Universitas Diponegoro (Undip) berhasil meraih juara pertama setelah mengalahkan Universitas Indonesia (UI) dengan skor 6-3 pada babak final yang digelar di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kompetisi tersebut menjadi salah satu ruang akademik untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam membahas persoalan hukum kepemiluan. Kemampuan menyusun argumentasi dinilai semakin penting seiring munculnya berbagai pembahasan mengenai desain pemilu, termasuk terkait pelaksanaan pemilu secara serentak di tingkat nasional dan lokal.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan hasil akhir perlombaan bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah kemampuan peserta membangun pendapat berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang penting dalam hukum adalah bukan menang kalah. Namun anda punya dasar hukum dan punya argumentasi hukum,” kata Bagja saat memberikan sambutan pada babak final.

Babak final mempertemukan dua tim dengan mosi mengenai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai bagian dari masa transisi menuju model keserentakan pemilu nasional dan lokal.

Bagja menilai perbedaan pendapat dalam pembahasan hukum merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut perlu disampaikan dengan tetap menjunjung etika agar tradisi diskusi dan kajian hukum kepemiluan dapat berkembang secara sehat.

“Penyelenggaraan Pemilu harus ada batasnya, harus juga ikut dalam adagium Pemilu, yaitu predictable in process, unpredictable in result,” ujarnya.

Debat hukum pemilu tidak hanya dipandang sebagai ajang kompetisi antarmahasiswa. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kaderisasi serta membuka ruang keterlibatan akademisi dalam pembahasan isu-isu kepemiluan.

Bawaslu mendorong perguruan tinggi untuk semakin aktif berpartisipasi dalam kajian hukum pemilu. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mengambil peran melalui peningkatan literasi hukum kepemiluan serta pengawasan yang didukung oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi.

Dengan demikian, forum debat hukum diharapkan tidak berhenti pada kompetisi, tetapi dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran gagasan bagi generasi muda dalam memahami dinamika hukum dan demokrasi.

Sumber: Bawaslu Jabar

Tag
Kompetisi Debat Pemilu 2026
Debat Penegakan Hukum Pemilu