Sah! Azis Nur Fadillah Dilantik sebagai Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Depok

Depok – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan bagi pejabat administrator, pengawas, serta jabatan fungsional (jafung) di lingkungan Bawaslu secara hybrid, Jumat (13/6/2025) siang. Kegiatan ini dipusatkan di kantor Bawaslu RI, dengan pelaksanaan daring yang diikuti oleh Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia melalui Zoom Meeting.

Tercatat, sebanyak 146 pejabat di lingkungan Bawaslu dilantik dalam kesempatan ini. Mereka terdiri dari pejabat administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional yang akan mengemban peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pilkada di seluruh Indonesia.

Dalam pelantikan tersebut, Azis Nur Fadillah resmi dilantik sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Depok. Sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), kini Azis menjabat secara definitif berdasarkan petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ichsan Fuady, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapan kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kesiapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta tanggung jawab yang baru.

"Pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pengabdian yang baru. Kami berharap saudara-saudara segera menempati pos masing-masing dan menyesuaikan diri dengan cepat, baik terhadap tugas-tugas maupun dengan rekan kerja di unit masing-masing," ujar Ichsan.

Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat tahapan Pilkada yang akan berlangsung di beberapa wilayah seperti Provinsi Papua, Kab. Boven Digoel, Barito Utara, serta daerah dengan kotak kosong seperti Bangka dan Pangkalpinang. Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat memperkuat kerja kelembagaan dalam menghadapi tugas-tugas ke depan.

Kegiatan pelantikan ini turut menjadi bagian dari penyegaran dan penguatan struktur organisasi di tubuh Bawaslu, guna memastikan roda pengawasan pemilu berjalan dengan profesional dan akuntabel.