Lompat ke isi utama

Berita

Ruang Digital Jadi Tantangan Baru, Bawaslu Jabar Adaptasi Pengawasan Pemilu

1

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan (tengah) dan Abdullah Dahlan (kanan) saat memberikan paparan dalam Rapat Penguatan Kelembagaan bersama para pemangku kepentingan se-Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (1/10/2026).

Kabupaten Bandung Barat — Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan Pemilu 2029. Perubahan ini turut memengaruhi strategi kampanye, penyebaran informasi politik, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Stakeholder se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (1/10/2026).

Perubahan pola komunikasi di ruang digital membuat masyarakat semakin mudah memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Kondisi ini mendorong perlunya strategi pengawasan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika demokrasi.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyampaikan bahwa transformasi digital berkaitan erat dengan perubahan mekanisme pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, perkembangan teknologi perlu menjadi perhatian dalam mempersiapkan sistem pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan ke depan.

Ia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang digital dalam kampanye berpotensi semakin meningkat. Peserta pemilu dapat menyampaikan gagasan dan pesan politik kepada masyarakat melalui berbagai platform digital tanpa harus selalu mengandalkan pertemuan secara langsung.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyoroti besarnya jumlah pemilih di Jawa Barat yang menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026, jumlah pemilih di Jawa Barat tercatat sekitar 37,7 juta orang, meningkat dibandingkan Pemilu 2024 yang mencapai 35,7 juta pemilih.

Zacky menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu perlu terus ditingkatkan. Partisipasi publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga perlu dikembangkan melalui keterlibatan aktif dalam mengawasi proses demokrasi.

Menghadapi tantangan tersebut, pengawasan pemilu perlu didukung kemampuan dalam memahami perkembangan teknologi, menjaga keamanan informasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penguatan pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, serta pemanfaatan kanal resmi untuk menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu. Upaya ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya pemilu yang transparan, berintegritas, dan demokratis.

Bawaslu Jabar

Tag
Bawaslu Jabar
Pengawasan Pemilu 2029
Ombudsman RI