Lompat ke isi utama

Berita

Rawat Kepercayaan Publik, Humas Bawaslu Diminta Tak Boleh Anti Kritik

1

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu yang dihadiri jajaran Bawaslu Jawa Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (24/9/2026).

Bogor — Keterbukaan dalam menerima kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat dinilai menjadi salah satu fondasi penting bagi jajaran pengawas pemilu untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat integritas demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam sambutannya pada kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu: Membangun Kepercayaan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu Berintegritas, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat strategi komunikasi kelembagaan dalam menghadapi berbagai dinamika dan respons masyarakat.

Lolly mengingatkan jajaran humas Bawaslu agar tidak bersikap defensif ketika menghadapi kritik maupun evaluasi dari publik. Menurutnya, masukan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kelembagaan.

“Humas Bawaslu tidak boleh anti-kritik. Setiap masukan, kritik, maupun aspirasi masyarakat harus dijadikan cermin evaluasi untuk memperbaiki kualitas tata kelola kelembagaan dan kinerja pengawasan,” tegas Lolly di hadapan peserta.

Ia menilai, posisi humas sebagai salah satu ujung tombak komunikasi lembaga memiliki peran penting dalam membentuk citra dan menjaga reputasi Bawaslu. Karena itu, setiap respons terhadap keluhan maupun kritik publik perlu disampaikan dengan cara yang santun, jelas, dan berorientasi pada solusi.

Arahan tersebut menjadi perhatian bagi Bawaslu Jawa Barat dan jajaran di 27 kabupaten/kota untuk terus memperkuat transformasi kehumasan di tingkat daerah. Perubahan tersebut diarahkan agar komunikasi lembaga tidak lagi sekadar bersifat reaktif, tetapi mampu menjalankan fungsi edukasi demokrasi secara lebih adaptif.

Di tengah derasnya arus informasi dan kritik di ruang digital, kemampuan mengelola komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Aparatur humas dituntut memiliki kepekaan dalam memahami berbagai masukan serta mampu membedakan kritik konstruktif tanpa meresponsnya secara defensif.

Dengan membangun budaya keterbukaan dan kesediaan menerima kritik, jajaran Bawaslu se-Jawa Barat diharapkan dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengawasan pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas.

Sumber Bawaslu Jawa Barat 

Tag
Kehumasan Bawaslu
Kepercayaan Publik
Bawaslu Jawa Barat