Rapat Bersama Banggar dan TAPD, Bawaslu Kota Depok Usulkan Penguatan Dukungan Anggaran Non-Tahapan

Depok - Bawaslu Kota Depok hadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu (25/07/2026) di Hotel Ciputra Cibubur. Pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan rencana alokasi dana hibah non-tahapan Pemilu Tahun 2027. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu meskipun belum memasuki tahapan pemilu.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Kota Depok menyampaikan bahwa dukungan dana hibah sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masa non-tahapan, meliputi kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu, pendidikan politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Selain itu, Bawaslu juga mengusulkan dukungan penyediaan kantor yang representatif kepada Pemerintah Kota Depok mengingat kantor yang digunakan saat ini masih berstatus sewa.

Bawaslu menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan dana hibah akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program, di antaranya pengawasan partisipatif melalui sosialisasi ke sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan, penyelenggaraan podcast edukasi kepemiluan bersama narasumber yang kompeten, serta rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi pengawasan pemilu.

Dalam pembahasan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan keuangan daerah serta sinergi antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar tugas pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Melalui rapat kerja ini, Bawaslu Kota Depok berharap dukungan Pemerintah Kota Depok dan DPRD terus diperkuat, baik dalam bentuk alokasi anggaran maupun penyediaan sarana pendukung, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan, pendidikan politik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.